Pendistribusian Logistik di Kab. Intan Jaya Lancar-lancar Saja
NABIRE– Pernyataan Ws. Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Candra Kurniawan, S.E.,M.M., dalam keterangannya kepada media Sabtu, (17/) lalu tentang KKB melakukan perampasan logistik Pemilu di area lapangan terbang Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Kamis (15/2) pekan lalu mendapat sorotan.
Ya, setelah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya, Yoakim Mujizau, yang membantah logistik Pemilu dirampas KKB, kini giliran KPU Kabupaten Intan Jaya.
Sekretaris KPU Intan Jaya, Atias Karoba menyatakan logistik pemilu di Kabupaten Intan Jaya sudah diserahkan ke Distrik-distrik dan kampung dan untuk melakukan pencoblosan.
’’ Itu tidak benar. Logistik Pemilu di Kabupaten Intan Jaya, sudah didistribusikan ke distrik-distrik untuk melakukan pemilihan sesuai dengan keinginan masyarakat baik itu pemilihan DPRD Kabupaten, DPR Provinsi, DPR RI, DPD RI serta Presiden dan Wakil Presiden,’’ ujar Karoba via seluler Ketika dikonfirmasi, Senin (19/2) kemarin.
Hal senada disampaikan, Ketua Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Apinus Janambani, turut membantah pernyataan Kapendam. Menurutnya, berita yang disampaikan Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Candra Kurniawan itu adalah pembohongan publik alias tidak benar.
’’ Realitanya di Distrik Hitadipa tidak ada perampasan logistik seperti yang telah diberitakan. Karena, berdasarkan pengawasan dan hasil monitoring kami, tidak benar kalau kotak suara di rampas oleh KKB karena kami jajaran Pengawas Pemilu mulai dari Tim supervisi Bawaslu Propinsi Papua Tengah sampai dengan Pengawas TPS sudah ada sebelum melakukan Pendistribusian logistik di Kabupaten Intan Jaya,’’ tegas Janambani.
Menurutnya, dari hasil pantauan selama ini, pihaknya hanya mendapati masyarakat yang berkumpul dan menggelar rapat bersama untuk menggelar sistem noken sesuai arahan KPU Republik Indonesia.
“Yang kami lihat, masyarakat kumpul untuk melakukan mufakat menentukan siapa yang akan diangkat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya, karena sudah didukung dengan pemilihan sistem noken,’’ ujarnya.
Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Nemi Kobogau, juga turut membantah pernyataan Kapendam Cenderawasih.
“Apa yang disampaikan dalam berita oleh Kapendam itu tidak benar karena kami Pengawas sudah ada di Intan Jaya pada H-2 pada tanggal 12-02-2024 dan kami yang melakukan pegawasan,’’ ungkapnya.
Untuk mengklarifikasi berita tersebut, Pihaknya juga sudah memanggil sekertaris Pandis Hitadipa dan Anggota Panwas untuk dimintai keterangan. “Menurut pengakuan mereka tidak benar dan tidak seperti yang telah diberitakan,’’ tegasnya.
Lanjutnya, Kami juga sudah ada di Kantor distrik Hitadipa sejak Distribusi logistik, yang terjadi di lapangan adalah masyarakat berkumpul melakukan mufakat untuk menentukan siapa yang akan menjadi DPRD untuk Perwakilan dari Distrik tersebut,” tutup Nemi. (tft/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos