Categories: BERITA UTAMA

Satu Persatu Pelaku Korupsi Dana PON Bakal Diungkap Tahun 2025

Dana Pengamanan PON  Juga  Ditelusuri

JAYAPURA – Meski agenda Pekan Olahraga Nasional (PON)  Papua telah berakhir 3 tahun lalu namun nampaknya belum bisa membuat para koordinator atau penanggungjawab evnt masing – masing divisi bisa tidur nyenyak. Pasalnya hingga kini tim Kejaksaan Tinggi masih terus menginventarisir siapa saja yang terlibat dari korupsi dengan angka yang terbilang fantastis tersebut.

Tahun 2025 bakal menjadi babak baru pengungkapan kasus dugaan korupsi dana Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 yang merugikan negara ratusan miliar. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Papua telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah TR selaku Bendahara Umum PB PON, RD sebagai Koordinator Bidang Transportasi, RL Ketua Bidang II PB PON, dan VP yang saat itu menjadi koordinator venue.

“Januari 2025 kita buka lembaran baru terhadap kasus ini, semua bidang-bidang PON akan kami telusuri. Baik itu penyelenggaraan, upacara maupun pengamanan,” ucap Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon Mahuse saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (18/12).

Nixon menegaskan semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan PON akan ditelusuri jika ada indikasi merugikan negara. “Sudah empat tersangka saat ini, namun masih banyak pelaku lainnya. Bahkan ada dugaan aliran dana PON ke KONI Provinsi Papua Rp 3 miliar dan KONI pusat Rp 9 miliar yang tidak sesuai peruntukannya,” bebernya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

2 days ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

2 days ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

2 days ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

2 days ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago