Anggaran dari APBD 2024 “Cuma” Rp 22 M, Direktur RSUD Jayapura Sebut Pelayanan dan Operasional Hanya Sampai Juni 2024
JAYAPURA – Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, hingga Pj Sekda Derek Hegemur dan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov, meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, Senin (18/3) kemarin.
Tinjauan tersebut usai tenaga kesehatan (Nakes) RSUD Jayapura menyampaikan aspirasinya di Kantor Gubernur pada Senin pagi.
“Kebetulan tadi teman teman ke kantor mengeluhkan keadaan yang kurang nyaman di RSUD Dok II,” ucap Ridwan kepada wartawan.
“Atas keluhan itu kita datang untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dari hasil peninjauan kami, ternyata ada yang harus segera diperbaiki misalkan beberapa alat di rumah sakit, sampah dan lainnya. Sehingga operasi di RSUD Dok II bisa berjalan dengan baik,” sambungnya.
Selain itu kata Ridwan, termasuk melihat kondisi listrik yang sering padam. Apakah karena kapasitas listriknya yang tidak cukup atau karena masalah alatnya.
“Yang terpenting operasi di rumah sakit tidak boleh berhenti, semua kita perbaiki. Nanti Pak Sekda selesaikan secepatnya, kalau bisa kita dapat hari ini berapa biaya perbaikannya langsung kita perbaiki,” kata Ridwan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr.Aaron Rumainum,M.Kes, mengatakan sebelum mendatangi RSUD Jayapura, pihaknya terlebih dahulu menerima para Nakes yang menyampaikan aspirasinya di Kantor Gubernur.
“Para Nakes menyampaikan persoalan yang sedang terjadi di RSUD Jayapura seperti masalah sampah, alat-alat laboratorium, alat kesehatan yang rusak, genset, pakaian operasi dan lainnya,” kata dr Aaron.
Menurut dr Aaron, kondisi ini dikarenakan salah satu faktornya adalah minimnya anggaran.
Sekedar diketahui, kerap terjadi problema di rumah sakit milik pemerintahan ini. Terkadang Nakes demo masalah gaji mereka tak dibayarkan, obat yang kerap habis dan pasien yang kerap mengeluhkan air bersih yang tidak ada hingga listrik kerap padam.
Sebelumnya pada pertengahan Februari lalu, Kepala Unit Kemoterapi RSUD Jayapura, dr Jan Frits Siauta mengeluhkan barang habis pakai (BHP) hingga obat obatan yang mengalami kekosongan sejak Desember 2023.
Dikatakan Jan, akibat kekosongan obat obatan tersebut pihaknya terpaksa menolak beberapa pasien saat itu dan berpengaruh terhadap pelayanan pasien di RSUD Jayapura.
“Imbasnya kemoterapi terhadap pasien terhambat dan berakibat kanker tumbuh lagi, jika kanker tumbuh lagi maka stadiumnya berubah dan susah kita obati,” ujarnya.
Jan juga mengatakan akibat stok obat yang kosong pasien sering dipulangkan, bahkan yang terjadi hari ini di Poli tak bisa berbuat apa apa.
“Kami tak mungkin menyuruh pasien membeli obat dengan harga yang lumayan mahal,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Jayapura, drg Aloysius, mengatakan dengan kondisi keuangan RSUD Jayapura di APBD 2024 yang hanya Rp 22 miliar, kemungkinan pelayanan dan operasional hanya bisa sampai pada Mei hingga Juni 2024. Sebab anggaran ini sangat kecil jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai Rp 100 miliar lebih.
Terkait dengan kondisi keuangan RSUD Jayapura saat ini, Aloysius mengaku belum bisa mengeluhkan hal itu ke pimpinan. Namun sudah menyiapkan usulan ke Sekda Papua dan Pj Gubernur untuk mempertimbangkan hal ini.
“Dengan anggaran yang kecil kita berusaha pelayanan bisa berjalan, akan tetapi jika muncul kekurangan sana sini itu hal yang wajar,” pungkasnya. (fia/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos