Categories: BERITA UTAMA

Di Pegubin Layanan Kesehatan di 4 Distrik Lumpuh

*Polda Papua Tegaskan Tak Ada Penyerangan Markas KKB di Kiwirok

JAYAPURA-Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) Papua telah menurunkan tim ke Kabupaten Pegunungan Bintang terkait perisitiwa yang terjadi di Distrik Kiwirok pada tanggal 13 September 2021 lalu. 

Tim Komnas HAM Papua ini berada di Pegunungan Bintang selama lima hari yaitu dari tanggal 11 hingga 15 Oktober 2021.

Dari hasil pemantauan awal Komnas HAM di Pegunungan Bintang, terdapat empat bangunan Puskesmas yang dibakar di empat distrik di daerah tersebut. 

Adapun 4 distrik yang bangunan Puskesmasnya dibakar yakni Distrik Kiwirok, Okika, Okiyo dan Distrik Oklip.

Staf Komnas HAM Papua, Nareki Kogoya menyampaikan, pembakaran bangunan Puskesmas tersebut imbas dari kejadian di Distrik Kiwirok. Akibatnya, ada ratusan tenaga kesehatan (nakes) di beberapa distrik di Pegunungan Bintang memilih mengamankan diri di Oksibil ibukota Kabupaten Pegunungan Bintang. 

“Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang, kondisi tenaga kesehatan yang dikontrak rata-rata sudah kembali ke Oksibil. Mereka merasa tidak aman. Namun sebagian ASNnya masih berada di tempat,” jelas Nareki Kogoya kepada Cenderawasih Pos, Senin (18/10).

Akibat dibakarnya empat Puskesmas dan tidak adanya nakes, mengakibatkan lumpuhnya pelayanan kesehatan di empat tersebut. “Untuk di empat distrik ini, nakes kontrak dan ASN-nya sudah ditarik. Ini sebagaimana informasi sementara yang didapat Komnas HAM saat melakukan pemantauan selama lima hari di Oksibil pasca insiden yang terjadi di Distrik Kiwirok,” tutup Nareki Kogoya.

Sub Koordinator Bidang Pelayanan Pengaduan Komnas HAM Papua Melchior S Weruin menyampaikan bahwa tim Komnas HAM tidak sampai pada distrik terkait. Informasi yang didapatkan atas penyampaian Kepala Dinas Kesehatan Pegunungan Bintang kepada tim Komnas HAM yang ada di Pegunungan Bintang.

Tidak adanya pelayanan kesehatan tersebut, sangat disayangkan. Pasalnya menurut Melki, ketika kondisi dimana tidak  ada pelayanan kesehatan terhadap warga negara yang menjadi tanggung jawab negara, maka bisa dibilang itu adalah pelanggaran HAM. 

“Bisa dibilang itu adalah pelanggaran HAM dalam konteks masyarakat tidak menerima haknya untuk mendapat akses kesehatan yang layak. Misalnya, dalam kondisi ada yang sakit dan membutuhkan penanganan medis namun tidak bisa terpenuhi lantaran tidak adanya pelayanan, negara harus memastikan dalam kondisi apapun pelayanan dasar kemanusiaan, kesehatan, pendidikan harus ada jaminan kepastian  dan dia harus jalan,” tuturnya.

“Kalau kondisinya kosong dan terjadi dalam kurun waktu yang panjang, kita bilang itu pelanggaran HAM. Karena negara tidak melakukan sesuatu  yang menjadi kewajiban atau tugasnya,” sambungnya.

Namun lanjut Melki, ini adalah alasan situasi keamanan yang tidak bisa berbicara seperti membalikkan telapak tangan.

“Kita berharap  dan meminta supaya negara segera memastikan kondisi keamanan di Pegunungan Bintang. Sehingga pelayanan publik terutama isu kesehatan dan pendidikan tetap berjalan. Jangan sampai ada yang sakit parah lalu meninggal hanya karena tidak adanya pelayanan kesehatan di daerah tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, Polda Papua melalui Dirkrimum Polda Papua Kombes Pol Faizal Ramadhani menyampaikan, tidak ada penyerangan yang dilakukan anggota Polri ke markas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kiwirok, Pegunungan Bintang seperti yang diklaim Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

“Tidak ada penyerangan di sana (Kiwirok-red). Anggota Satgas Nemangkawi tidak melakukan pergerakan,” kata Faizal Ramadhani saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (18/10).

Lanjut Faizal, situasi di Distrik Kiwirok hingga saat ini kondusif. Selain itu, di Kiwirok tidak ada lagi warga sipil yang ada hanyalah anggota TNI-Polri.

“Hampir sepenuhnya di Distrik Kiwirok sudah dikuasai anggota dan sudah tidak ada lagi warga sipil di sana,” terangnya.

Upaya pengejaran hingga saat ini masih terus dilakukan oleh anggota kepada kelompok Lamek Taplo yang ada di Pegunungan Bintang. “Kelompok Lamek Taplo masih ada di sekitar Kiwirok,” tutup Faizal Ramadhani. (fia/nat)

newsportal

Recent Posts

BTM Soroti Fair Play, Desak Evaluasi Wasit dan VAR di Liga 2

Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…

55 minutes ago

Sayangkan Aksi Demo yang Berdampak Libur Sekolah

ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…

1 hour ago

Wamenkes: 90 Persen Kasus Malaria Nasional Berasal dari Papua

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…

2 hours ago

Pemkot Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan Tepat Sasaran

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…

2 hours ago

Tanah Diselesaikan Sesuai Prosedur, Bupati Mohon Sekolah Jangan Dipalang

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…

3 hours ago

Provinsi Papua Pegunungan Dapat Porsi Dana Otsus Paling Kecil

"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…

3 hours ago