JAYAPURA- Anggota DPR RI dapil Papua, Yan P. Mandenas, angkat bicara perihal pembangunan smelter PT. Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik. Menurutnya, ini terjadi akibat kegagalan Pemerintah Provinsi Papua ddalam hal ini Gubernur Lukas Enembe menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat.
Hal ini bahkan telah disoroti Mandenas sejak jauh hari, di mana dengan momentum penyelenggaraan PON XX Papua, banyak pejabat pusat, termasuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin, berkunjung ke Papua.
Momentum ini seharusnya dapat dimanfaatkan Pemprov Papua di bawah pimpinan Gubernur Lukas Enembe untuk membuka ruang dialog membahas berbagai persoalan di Papua yang belum ada jawaban dan solusinya, termasuk persoalan smelter PTFI.
“Ketika smelter ini ditetapkan di Gresik, dengan menyerap kurang lebih 40 ribu tenaga kerja, kita mulai berteriak. Masalah di Papua ini tidak bisa kita (selesaikan dengan) teriak. Sebaliknya melalui komunikasi, dialog, itu yang sangat penting bagi Pemprov untuk rutin dilakukan,” ungkap Yan P. Mandenas, Jumat (15/10) kemarin.
Perihal smelter, kalau dapat dikomunikasikan Pemprov Papua bersama Presiden Joko Widodo kala berkunjung ke Jayapura di sela-sela agenda pembukaan PON XX Papua, maka pasti akan tuntas.
“Soal smelter ini kan Presiden berkunjung ke Papua, PTFI juga ada. Kalau dibicarakan kan pasti tuntas. Tapi ini tidak dibicarakan. Ini salah satu kegagalan Pemprov Papua. Termasuk juga karena Pemprov Papua tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum, tidak mampu meyakinkan pemerintah pusat, tidak mampu meyakinkan investor, termasuk PTFI dan partner kerjanya, sehingga mengakibatkan mereka melihat Papua tidak dapat memberikan jaminan investasi jangka panjang yang menjanjikan bagi mereka berinvestasi di Papua,” terangnya.
“Padahal kalau kita lihat, membangun smelter ini, Menteri Investasi sudah sangat mendorong agar smelter ini dibangun di Papua,” sambungnya.
Dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya smelter yang menjadi persoalan di Papua, melainkan perihal isu keamanan maupun implementasi UU Otsus ke depannya, serta hal-hal lain yang dibutuhkan Pemprov Papua untuk mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
“Alhasil, kita di Papua merasa kehilangan pemimpin, walaupun kita sedang dipimpin. Karena yang memimpin tidak mampu untuk bisa memberikan solusi terhadap berbagai masalah kompleks yang terjadi di masyarakat di Papua,” sesalnya.
Harapannya, pembantu gubernur di Papua harus mampu mendorong kepada gubernur untuk mengambil kebijakan strategis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Papua, termasuk permasalahan smelter.
Mandenas juga meminta penjelasan pemerintah pusat, PTFI, maupun PT Inalum, terkait pertimbangan pembangunan smelter di Gresik, dan bukannya di Papua. “Artinya, apakah pembangunan smelter di Gresik ini untuk mengelola konsentrat tambang Freeport dari Tembagapura saja atau kah ada kerja sama dengan perusahaan tambang di luar Papua untuk mengelola konsetratnya juga, sehingga dibangun di Gresik karena pertimbangan tertentu. Sebab, selama ini Papua cukup gigih agar pembangunan smelter di Papua,” tambahnya.
Dengan ini, Mandenas menyebutkan bahwa sekarang bagaimana langkah cepat Pemprov Papua yang dipimpin langsung Gubernur Lukas Enembe untuk berbicara dengan Presiden Joko Widodo untuk kemungkinan pembangunan smelter di Papua dengan segala potensi pengelolaan tambang yang ada. (gr/wen)