Setuju Berdialog, OPM Ajukan Syarat ke Pemerintah

JAYAPURA-Inisiatif untuk membangun dialog antara tokoh-tokoh Papua termasuk OPM dan pemerintah pusat terus digagas oleh Komnas HAM. Bahkan, belakangan ini Ketua Komnas HAM RI kerap berkunjung ke Papua.

Kunjungan Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik bersama tim ke Papua untuk bertemu dengan para tokoh Papua termasuk dengan OPM itu sendiri. Tim Komnas HAM sendiri sudah mengunjungi beberapa kabupaten di Provinsi papua.

“Kita masih terus berusaha membangun komunikasi dengan semua pihak, termasuk dengan OPM, tokoh agama, tokoh adat,” kata Ketua Komnas HAM RI saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Minggu (17/4).

Ahmad Taufan mengklaim jika dirinya sudah bertemu secara langsung dengan beberapa OPM, tokoh agama dan anggota MRP. Pihaknya sedang merencanakan melakukan pertemuan dengan ketua MRP secara langsung.

“Nanti kunjungan berikutnya kita lanjutkan bertemu dengan OPM lagi, sedang dibangun komunikasi oleh kantor Perwakilan Komnas di Papua. Sebagian saya sendiri yang langsung bertemu, sebagian lainnya masih diawali oleh pertemuan dengan kantor perwakilan kami,” ucapnya.

Adapun yang dibahas saat pertemuan dengan OPM yakni mereka (OPM) setuju adanya pendekatan dialog. Menurut Taufan, sebelumnya pernah memulainya dengan tim khusus yang dibentuk SBY. Beberapa bahkan sudah pernah bertemu dengan pejabat penting di zaman pemerintahan Jokowi.

“Pada intinya OPM yang sudah kami temui sependapat dengan pendekatan dialog, tapi ada beberapa persyaratan yang mereka (OPM-red) ajukan. Untuk persyaratan yang ditawarkan OPM ini harus kami diskusikan dengan pemerintah dan dalam waktu dekat kami akan bertemu dengan pemerintah di Jakarta,” kata Taufan.

“Ketika kami bicara tentang peluang dialog, mereka (OPM-red) setuju dan mendukung itu. Menurut mereka dialog adalah jalan terbaik,” sambungnya.

Lanjut Taufan, dialog yang digagas dengan keinginan konflik di Papua dihentikan. Sebab, pendekatan bersenjata sudah terbukti tidak menyelesaikan masalah, justru secara terus menerus terjadinya korban dari semua pihak. Terutama yang paling banyak korban adalah masyarakat sipil.

Selain itu, korbannya juga menurut Taufan dari pihak TNI-Polri termasuk dari pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Kami meyakini bahwa pendekatan dialog damai yang bisa menyelsaikan masalah ini dengan lebih baik,” ungkapnya.

Terkait adanya pro kontra soal dialog yang digagas Komnas HAM, Taufan menyampaikan pro kontra tidak ada masalah. Itu hak mereka dalam berekspresi dan berpendapat, dimana pihaknya menghormati itu.

“Kami sangat menghormati pendapat yang pro maupun yang kontra, yang kontra bahkan kita sangat berkeinginan untuk bertemu dengan mereka. Jika mereka mempertanyakan banyak hal, kami bersedia menjelaskan, karena ada beberapa yang memang informasinya tidak akurat,” jelasnya.

Damanik juga menjelaskan bahwa Komnas HAM RI tidak pernah menyebutkan dialog nasional, melainkan Komnas mengusulkan mengambil inisiatif untuk membangun ruang dialog. Dengan harapan pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh Papua bertemu.

“Komnas HAM juga belum mengatakan bahwa kami akan menjadi mediator di antara dua pihak ini. Sekali lagi ini baru tahap awal dalam proses dialog damai itu, kalau nanti mereka menginginkan ada pihak ketiga selain Komnas silakan saja. Kita akan diskusikan dengan pemerintah Indonesia dan tokoh-tokoh Papua,” paparnya.

Menurut Taufan, ini belum tahap seperti yang dibayangkan sebagian pihak. Seolah olah ada perundingan. Padahal kata Taufan, sedang tahap awal membangun dialog.

“Kita berinisiatif untuk membangun dialog supaya tidak terus terusan bertahan dengan pendekatan bersenjata, karena pendekatan bersenjata tidak menguntungkan bagi semua pihak,” tegasnya.

“Keinginan kami menyudahi konflik di Papua. Marilah kita selesaikan konflik yang ada dengan pendekatan non senjata yaitu perundingan atau dialog,” pungkasnya. (fia/nat)