Sejumlah agenda tersebut antara lain perangkat daerah, manajemen ASN, MRP, DPRP, Dana Hibah Pilkada, Tata Kelola APBD, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Daerah, dan sarana dan prasarana pemerintahan atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Kebijakan 80 persen bagi Orang Asli Papua Pegunungan dalam proses seleksi 1000 CPNS di tahun 2025 ini, dan 20 persen lainnya bagi OAP non Papua Pegunungan dan masyarakat Nusantara. Demikian pula, sertifikat KIPP untuk Kantor Gubernur telah terbit sejak 15 Agustus 2024,”jelas PJ Gubernur Papua Pegunungan.
Untuk itu, Lanjut Velix, saat ini Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menunggu komitmen dan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun Kantor Gubernur, Kantor MRP dan Kantor DPRP.
“Usulan ketiga, pembangunan Papua Pegunungan juga dihadapkan dengan persoalan pembangunan lainnya seperti tingginya harga barang sehingga terjadi inflasi hingga 7,99 persen pada awal Maret 2025 ini dan masihnya rendahnya Indeks Pembangunan. Pembangunan Manusia (IPM), khususnya Kabupaten Nduga sekitar 36,10 pada Desember 2024,”
Ia juga menambahkan untuk usulan utama Keempat, terkait pembiayaan pembangunan kantor gubernur, MRP dan DPRP di Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) di Jayawijaya, Pj Gubernur Velix Wanggai mengusulkan agar alokasi pendanaan ini bersifat khusus yang diletakkan di Kementerian Dalam Negeri, sehingga terpisah dari alokasi di Kementerian PUPR.
“Dengan demikian, alokasi pendanaan perkantoran 4 DOB ini bersifat khusus dan terfokus dalam pembinaan dan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri,”ujarnya.
Terakhir usulan Kelima, mengingat Provinsi Papua Pegunungan ini sebagai DOB, juga daerah tertinggal namun potensi sumber daya yang strategis, sangat disayangkan kurangnya perhatian para pejabat di kementerian dan lembaga untuk memberi perhatian ke Papua Pegunungan atau yang mengunjungi Ibukota Wamena.
“Harapannya, langkah-langkah dari berbagai Kementerian dan lembaga ini membangun rasa percaya (trust building) atas kehadiran Provinsi baru ini,” tutupnya (jo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Sejak April 2025, rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura tersebut menjalankan Program Jaminan Direktur,…
Hanya berselang 15 menit setelah insiden, Tim Babat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mimika yang…
Kajati Papua Jefferdian mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi yang secara rutin dilakukan secara bergantian…
Peninjauan meliputi akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan hingga…
enghubung Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Wilayah Papua secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan…
Informasi yang diperoleh menyebutkan sekitar 18 ABK berada di tiga kapal tersebut. Dari laporan sementara,…