Categories: BERITA UTAMA

Sudah Saatnya Dilakukan Pembenahan di Tubuh Polri

Setelah Polri, TNI Juga Perlu Direformasi

JAYAPURA – Agenda reformasi kepolisian kini tengah santer dibahas secara nasional. Banyak yang menginginkan agar Polisi bisa lebih baik dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Menariknya, disaat isu reformasi kepolisian muncul justru tak ada program serupa untuk TNI, reformasi TNI.

Terkait ini akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Uncen, Yakobus Richard menilai, sudah saatnya dilakukan pembenahan di tubuh Polri. Sehingga ke depannya, Indonesia tidak menjadi negara yang tidak memiliki tanggung jawab pengamanan secara internal. Ia pun tetap menaruh kepercayaan bahwa Polri, masih menjadi kebutuhan dalam menciptakan kondisi Kambtibmas bagi setiap masyarakat. Meski begitu, pendekatan institusi kepolisian harus bebas dari unsur militeristik.

Menurutnya, reformasi di tubuh Polri bagian dari dinamika panjang yang terjadi sejak reformasi bergulir tahun 1998 dan tahun 2002. Sehingga ada indikasi bahwa secara institusi, Polri dianggp belum melakukan hal-hal yang sifatnya profesionalitas.

“Banyak kasus yang menjadi sorotan hari ini, perilaku rekrutmen yang dianggap bahwa diinstansi kepolisian masih banyak unsur-unsur sogok-menyogok, dan itu yang belum bisa dibenahi sampai hari ini,” kata Yakobus, kepada Cenderawasih Pos, Rabu (15/10).

Lainnya, isu korupsi di tubuh kepolisian, pungli, hingga yang terakhir adalah no viral no justice. “Kadang, polisi tidak bekerja jika tidak ada sesuatu yang viral,” katanya.

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

8 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

9 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

10 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

11 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

12 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

13 hours ago