

Ketua DPRP Denny Henrry Bonai bersama Pimpinan DPRP, saat menerima materi konsep dan gagasan dari DPR Provinsi Papua Barat dalam rangka pembentukan Asosiasi DPR Se Tanah Papua, di Gedung DPRP, Selasa (15/4). (foto:Humas DPRP For Cepos)
JAYAPURA-Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) menggelar rapat bersama DPRP Papua Barat di Gedung DPRP, Selasa (15/4). Pertemuan ini membahas pembentukan Asosiasi DPR se-Tanah Papua sebagai wadah kolaborasi dan penyatuan persepsi terhadap isu-isu lokal yang berkembang di wilayah Papua.
Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya yang telah digelar dengan sejumlah pimpinan dan anggota DPR dari berbagai provinsi di Tanah Papua. Pembentukan asosiasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar DPR provinsi di seluruh Tanah Papua dalam merespons berbagai persoalan daerah.
“Selama ini kita berjalan sendiri-sendiri. Dengan adanya asosiasi ini, maka isu-isu lokal dapat kita bahas bersama. Ini penting agar langkah yang diambil lebih solid dan terkoordinasi,” jelas Denny usai pertemuan.
Peluncuran resmi Asosiasi DPR se-Tanah Papua dijadwalkan berlangsung pada 2 Mei 2025 di Sorong, Papua Barat Daya. Dalam acara tersebut, akan dilakukan pemilihan Ketua Asosiasi untuk periode pertama.
“Karena ini baru pertama kali dibentuk, maka dalam peluncuran nanti akan diadakan aklamasi untuk memilih ketua. Rencananya, untuk periode awal, Ketua Asosiasi akan dipercayakan kepada kami yang ada di Papua induk,” ujarnya.
Denny juga menyampaikan bahwa DPR Papua Barat telah menyerahkan sejumlah materi tentang konsep dan gagasan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRP Papua sebagai motor penggerak pembentukan asosiasi ini.
Seluruh konsep tersebut akan dibahas bersama dengan DPR provinsi lainnya di Tanah Papua dan kembali dirumuskan saat aklamasi nanti. Salah satu fokus utama dari pembentukan asosiasi ini adalah untuk membahas kebijakan-kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus).
Page: 1 2
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…
Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…
Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…
Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah…
Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu…
Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, rencana persiapan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka panen…