Peringatan Hakordia di Papua Dimeriahkan dengan Seminar Sinergi dan Inovasi Pencegahan Korupsi Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan PAD
SENTANI-Kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2023 yang dilaksanakan di Provinsi Papua, di Istora Papua Bangkit, Sentani, Kabupaten Jayapura, Selasa (14/11), kemarin, disambut meriah dan penuh antusias oleh pejabat daerah, mahasiswa dan komponen masyarakat lainnya.
Hakordia tahun 2023 mengambil tema ” Sinergi berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju, berlangsung selama dua hari dari tanggal 14-15 November 2023, melalui road show Hakordia, KPK bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua menggelar berbagai kegiatan dan expo.
Dalam seminar tersebut, dipandu moderator wartawan senior Papua Amir Siregar, dengan narasumber Kakanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Heri Kuswanto, Analisis kebijakan Ahli Madya Bidang Pendapatan Daerah Kementerian Dalam Negeri Budhi Rinaldi, Pj Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, Sekda Manggarai Barat, Fransiscus Sales Sodo dan Pi Wali Kota Jayapura Frans Pekey.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam sambutanya, mengatakan korupsi harus diberantas sampai akar-akarnya, dan pemerintah daerah harus bisa optimalkan Pendapatan Daerahnya masing masing, karena ini sebagai sumber pendapatan yang bisa untuk membangun daerah dan mensejahterakan perekonomian masyarakatnya.
“Kita harus lakukan pembenahan dan perbaikan data bagi subjek dan objek pajak harus dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, kerjasama dengan perbankan harus dilakukan untuk memastikan pajak daerah langsung masuk ke kas daerah, tidak masuk ke kas pribadi dan dalam proses penagihan pajak termasuk tunggakan pajak benar benar harus dilakukan secara optimal,”pesannya.
“Kami dari KPK berharap bisa membangunkan kesadaran untuk bersinergi dalam menjaga sumber daya potensi daerah, semoga dengan seminar ini bapak ibu punya inspirasi untuk lebih inovatif dalam mengambil langkah-langkah, mendorong peningkatan penerimaan daerah, dan kami ucapkan terima kasih khususnya kepada para narasumber yang memberikan ilmunya ke peserta yang hadir,”jelasnya.
Di tempat sama, Kakanwil DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Heri Kuswanto, dalam seminar ini menjelaskan, target penerimaan pajak negara tahun 2023 sebesar Rp 1.818 triliun ini harga bisa dicapai dengan baik sehingga target penerimaannya juga nantinya.
Akan ditransfer ke Pemerintah Daerah Provinsinya hingga Kabupaten Kota, sehingga diharapkan pemerintah daerah harus bisa mendukungnya. Memang selama ini PAD di masing masing daerah tentu berbeda jika PAD rendah tentu obyek pajak juga belum optimal atau tergali dengan baik, ada juga PAD Pemda tinggi hal ini juga didukung obyek pajak seperti adanya Perusahaan pertambangan yang besar contohnya ada PT Freeport sehingga daerah tersebut juga mendapatkan royalti. Disisi lain Yang obyek pajaknya tidak ada pertambangan tentu relatif kecil.
“Untuk itu kami dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) siap membantu Pemda dalam peningkatan PAD,”ucapnya.
Diakui, optimalisasi penerimaan pajak untuk peningkatan PAD sampai saat ini yang dikerjakan DJP yakni melakukan sinergikan kolaborasi dengan Pemerintah daerah dalam penerimaan pajak hotel dan restoran. Dan pengelolaan pajak di sektor pertambangan, kehutanan dikelola DJP, seperti pajak freeport namun hasilnya diberikan 100 persen ke daerah, ini adalah contoh konkret dikolaborasi dengan Pemda.
Dijelaskan, DJP dalam fokus strategi nasional Pencegahan Korupsi pertama Perizinan dan tata niaga, keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi, untuk sasaran keuangan negara meliputi optimalisasi tata kelola penerimaan negara secara transparan dan akuntabel, kerjasama pertukaran data keuangan dan perpajakan.
“Sampai dengan tahun 2023 terdapat 367 Pemda yang sudah ikut serta dalam PKS Tripartite atau 67 persen dari Pemda di seluruh Indonesia, dan masih ada 179 Pemda atau 33 persen yang belum ikut serta dalam PKS,”jelasnya.
Sementara itu, salah satu pegawai di Inspektorat Provinsi Papua Selatan Gazali mengatakan,kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dan bagaimana upaya pemerintah daerah bisa melakukan optimalisasi penerimaan PAD melalui obyek pajak dan retribusi.
“Membumikan anti korupsi ini sangat penting karena ini sudah sampai di setiap ekosistem dan harapan saya melalui kegiatan ini terbangun budaya anti korupsi di penyelenggaraan negara maupun stakeholders,”ucapnya
Menurutnya, untuk mengukur seberapa tinggi korupsi di suatu negara tentu harus ada instrumen yang mengukurnya karena pasti ada indikator penilaiannya sedangkan di Indonesia memang tingkat korupsi masih cukup tinggi atau masih jauh dari harapan dan untuk kinerja KPK juga sudah maksimal.
Sementara itu, Yesi salah satu warga Kota Jayapura yang ikut hadir dalam seminar itu, mengatak, masalah korupsi di Indonesia ini sudah terlihat parah karena saat ini sudah banyak pejabat yang ditangkap bahkan melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini menandakan bahwa masalah korupsi harus menjadi perhatian serius pemerintah melalui KPK.
Diharapkan KPK juga tidak boleh tebang pilih dalam menjalankan tugasnya untuk menangkap para koruptor, jika memang sudah tertangkap harus diusut secara tuntas sampai ke akar akarnya, jangan hanya di atas permukaan saja yang dijadikan tersangka sehingga yang dibawah ini juga tidak akan ada efek jeranya.
Dalam acara seminar tersebut juga dihadiri Nurbaeti Munawaroh, Kakanwil DJP Bali, Arif Mahmudin Zuhri, Kakanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.(dil/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos