Papua Masuk Dalam 10 Provinsi Angka Inflasinya Tinggi

JAYAPURA – Provinsi Papua masuk dalam 10 daerah di Indonesia yang angka inflasinya tertinggi, mencapai 6,5 persen. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya saat rapat pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9) lalu.

  Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejateraan Rakyat, Muhammad Musa’ad menyebut, dirinya sudah mengutus Kepala Dinas Perindakop dan Dinas Kominfo untuk mengikuti rapat pengendalian inflasi di Surabaya.

  “Benar inflasi kita cukup tinggi, Papua termasuk 10 besar dari Provinsi yang inflasinya tinggi. Dimana kontribusi terbesar inflasi di bumi Cenderawasih berasal dari transportasi penerbangan,” kata Musaad, Kamis (15/9).

  Karena itu, lanjut Musa’ad, dalam beberapa kali rapat secara nasional pihaknya sudah sampaikan permohonan dukungan dari Pemerintah Pusat untuk mengendalikan harga tiket penerbangan agar bisa mengurangi inflasi Papua.

  “Presiden sudah menginstruksikan juga bahwa untuk mencegah inflasi tidak tinggi kita bisa menggunakan dana 2 persen dari dana transfer umum yang meliputi DAU dan Dana Bagi Hasil,” terangnya.

  Lanjut Musa’ad, sesudah rapat di Surabaya yang sudah dihadiri Dinas Kominfo dan Disperindag,  Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan rapat untuk mengambil langkah langkah yang sesuai harapan presiden.

  “Setelah kembali kita segera rapat tim pengelola inflasi untuk mengambil langkah langkah  termasuk melakukan operasi pasar jika dibutuhkan. Jika penyebabnya misalnya cabai berarti kita bisa tanam cabai,” kata Musa’ad.

  “Apalagi ini belum pada tingkat tertinggi, dimana tingkat tertinggi diprediksi pada Desember karena ada Nataru. Sehingga kita harus antisipasi untuk Desember, jangan sampai kenaikan itu melampaui batas yang ditetapkan,” sambungnya.

  Menurut Musa’ad, yang menjadi momok bagi semua negara di dunia saat ini adalah inflasi. Sebab inflasi sudah tinggi semua. Dimana harga BBM yang naik ikut mempengaruhi banyak aspek. “Yang terpenting bisa menjamin daya beli masyarakat, pemerintah akan melakukan berbagai intervensi setelah arahan dari Surabaya rapat khusus terkait inflasi,” pungkasnya. (fia/tri)