Jangan Sampai Lumbung Sosial Dibangun Tanpa Pengawasan

JAYAPURA-Penyampaian Menteri Sosial RI Dr. Ir. Tri Rismaharani, M.T., saat mengunjungi korban banjir dan lokasi banjir adalah Kota Jayapura memiliki berbagai permasalahan sosial yang kompleks. Salah satunya tingginya angka pengangguran.

Terkait hal ini, Risma berjanji akan mendirikan lumbung sosial untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di Kota Jayapura. Lumbung sosial digadang-gadang akan dibangun di beberapa daerah di Papua seperti Sentani, Kota Jayapura dan Merauke.

Terkait dengan akan didirikannya lumbung sosial, Elsham Papua menilai silakan saja niat baik yang digagas oleh Kementrian atau pihak manapun. Namun yang terpenting, dikoordinasikan dan jangan menganggap orang lokal tidak bisa apa-apa.

“Jangan sampai lumbung sosial yang dibangun tanpa pengawasan, sehingga nantinya muncul kelompok sosial tersendiri. Ini perlu dikolaborasikan,” ucap Direktur Elsham Papua, Pdt. Matheus Adadikam kepada Cenderawasih Pos, Jumat (14/1).

Lanjut Pdt Adadikam, sudah banyak pengalaman. Sehingga program-program baru perlu diawasi dan dikoordinasikan. Dirinya berharap, jangan sampai juga ada kerajaan-kerajaan kecil yang membuat mis antara orang di kabupaten, kota, provinsi dan Jakarta, yang nantinya, ketika ada urusan justru menyulitkan warga itu sendiri lantaran saling lepas tanggung jawab.

“Pasti ibu menteri sudah memikirkan hal ini dengan baik, namun mari koordinasikan bersama. Ketika program ini keluar, dari hulu hingga hilir itu semua terkoordonasi dengan baik. Kenyataan yang kita alami hari ini, korban banjir bandang Sentani yang hingga detik ini nasib mereka terkatung katung,” paparnya.

Selain itu, Pdt. Adadikam juga mengingatkan untuk berhentilah semua dijadikan sebagai proyek. Setiap kejadian apapun, Jakarta yang selalu datang, seakan-akan orang di Papua tidak mampu menangani hal ini.

“Toh tidak semua dana yang diberikan langsung ke rakyat dalam hal ini para korban. Contoh  korban banjir bandang Sentani yang hingga saat ini korbannya terkatung-katung,” paparnya.

Menurut pandangan Pdt Adadikam, selalu Jakarta yang mengontrol. Akibatnya, ada potensi di daerah tidak diberdayakan. Sehingga segala sesuatu bergantung dengan orang-orang yang ada di Jakarta.

“Dengan adanya niat baik dari menteri sosial, kita yang ada di daerah, baik orang-orang yang ada di pemerintahan, di adat, gereja maupun LSM mari berkoordinasi dan melihatnya bersama-sama. Bagaimana kita mengatur program lumbung sosial itu, sehingga tidak ada anggapan dari orang luar bahwa papua diberikan apapun tapi tidak bisa maju,” tuturnya.

Disampaikan Pdt Adadikam, LSM dalam kaitan dengan bencana tidak direncanakan dan tidak diminta. Ini merupakan kejadian alam sesuatu di luar kemampuan manusia. Terlebih, di Jayapura sering kali terjadi banjir.

“Wilayah-wilayah yang sejak dulu sejak zaman belanda tidak boleh dibangun karena memang itu wilayah aliran air dan resapan air. Amdal di kabupaten/kota hingga Provinsi selama ini tidak berfungsi. Sudah ada kejadian barulah kita sibuk, padahal seharusnya bisa dicegah jauh hari terutama Amdal tidak boleh dibangun pemukiman,” terangnya.

Lanjutnya, banjir sudah berulang terjadi dan seharusnya manusia berpikir bagaimana mengatasinya. Ke depan, tidak tahu perubahan cuaca seperti apa. Sehingga itu, manusia tidak menebang pohon sembarangan apalagi merusak alam.

“Mari dengan serius pemerintah kota, Kabupaten dan provinsi duduk bersama dan memecahkan masalah ini. Sehingga, ketika nanti ada kejadian berikutnya. Dampaknya tidak sebesar ini,” tutupnya. (fia/nat)