

Operasi Yustisi yang digelar Pemkot Jayapura bersama aparat gabungan di lapangan PTC Entrop, Rabu (12/11). (foto:Humas Polresta)
JAYAPURA-Sebanyak 220 warga Kota Jayapura terjaring dalam Operasi Yustisi KTP Elektronik (KTP-EL) yang digelar Pemerintah Kota Jayapura bersama aparat gabungan TNI–Polri serta instansi terkait, di Lapangan PTC Entrop, Rabu (12/11).
Operasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota Jayapura untuk menertibkan administrasi kependudukan dan memastikan setiap warga memiliki dokumen identitas resmi berupa KTP Elektronik. Warga yang terjaring dalam operasi tidak ditahan, namun langsung menjalani sidang di tempat, yang dipimpin oleh perangkat sidang dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura, Raymond J.W. Mandibondibo, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan menghukum masyarakat, melainkan sebagai langkah edukatif agar seluruh warga memahami pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang sah.
“Kegiatan ini bukan untuk menghukum, tetapi memastikan seluruh warga memiliki dokumen kependudukan yang sah. Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah mengakses berbagai pelayanan publik dan bantuan pemerintah,” ujar Raymond kepada awak media.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan, sehingga berjalan tertib, aman, dan lancar. “Terima kasih atas dukungan luar biasa dari seluruh pihak yang telah membantu kegiatan ini berjalan aman dan lancar,” tambahnya.
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…