Safari Pemilu Polda Lahirkan Komitmen Bersama
JAYAPURA – Moment Pemilu yang akan digelar Februari tahun 2024 tinggal menghitung hari. Seluruh perangkat mulai mempersiapkan diri yang tidak hanya partai politik dan penyelenggara, KPU. Pihak keamanan juga ingin memastikan dalam pesta ini ada aturan main yang sama – sama disepakati untuk memastikan Pemilu kali ini tidak lagi menyimpan persoalan.
Mensikapi ini Polda Papua menggelar safari pemilu yang melibatkan Pangdam XVII Cenderawasih, Kabinda Papua, Pemerintah Provinsi Papua, KPU Papua termasuk pimpinan partai politik. Kegiatan yang digelar di Hotel Sunny Abepura ini juga dihadiri Bupati Tolikara, Jhon Tabo dan Pj Bupati Kabupaten Jayapura, Triwarno.
Kegiatan ini diawali dengan pemaparan Egi Sunandar mewakili Kabinda. Dikatakan Egi bahwa secara umum kondisi politik dan keamanan di Papua relatif kondusif dan masuk dalam kategori terkendali. Meski demikian pihak BIN tetap memberi catatan untuk 4 hal yang menjadi potensi kerawanan pada penyelenggaraan yaitu pertama praktek money politik, kedua, netralitas penyelenggara, ketiga, netralitas aparatur Negara dan keempat politik identitas.
Pangdam XVII Cenderawasih diwakili Kepala Kelompok Staf Ahli (Kapok Sahli), Brigjend TNI Fauzi menegaskan bahwa dalam Pemilu sudah menjadi perintah yang tak bisa dibantah jika TNI diharuskan bersikap netral dan tidak memihak salah satu kandidat.
Meski demikian diakui banyak pensiunan jenderal yang kini bergabung dengan partai politik. “Tapi kami tegaskan disini bahwa kami netral dan yang terlibat kami jamin beri sanksi. TNI harus bisa memastikan ini,” tegasnya. Fauzi juga memberi catatan untuk mengantisipasi upaya yang dilakukan kelompok separatis atau kelompok criminal yang ingin mengagalkan Pemilu.
Apalagi dulu menurutnya pernah ada catatan tak mengenakkan dimana bintang kejora pernah berkibar di TPS. “Ini jangan sampai terjadi lagi. Kelompok separatis kami pikir akan terus menjadi peluang menggagalkan atau mengganggu proses pemilu,” jelasnya.
Disini Fauzi juga meminta agar warga tidak golput karena inilah moment untuk mencari pemimpin. “Kami juga nyatakan siap mendukung pengamanan yang dibutuhkan polri dan kami pastikan tidak ada TNI yang terlibat politik praktis baik itu dalam bentuk dukungan truk, armada maupun sarana lain,”imbuhnya.
Sekda Papua, Derek Hegemur mengatakan bahwa untuk Pemilu kali ini jumlah penduduk Papua sebanyak 1.020.190 jiwa dan tersebar di 8 kabupaten 1 kota dengan jumlah pemilih sebanyak 727.835 jiwa. Dengan catatan ini ia mengingatkan agar pihak penyelenggara bisa taat aturan agar meminimalisir persoalan.
“Pemilu Papua harus mencerminkan sebuah agenda yag demokratis dan bermartabat. Kita jangan ikut yang bermalasah tetapi sebisa mungkin dijalankan dengan baik dan meminimalisir masalah,” bebernya. Disini Derek juga meminta KPU yang belum menerima dana hibah untuk bisa segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi.
“Saya mengagendakan hari Senin (hari ini, 13/11) semua selesai. Kita akan rapatkan untuk segera dicarikan solusinya,” beber Derek. Disini ia juga menyinggung tempat yang tidak disebut distrik namun dianggap sebagai distrik. “Ini juga perlu dipantau agar tidak terjadi klaim hingga masalah baru,” wantinya.
Lalu kata Derek saat ini ada sekitar 2000an ASN ditiap kabupaten atau total sekitar 18 ribu untuk seluruh Papua dan perlu dipantau apakah ada ASN yang dengan sengaja menggunakan sarana milik negara untuk mendukung salah satu kandidat.
“Termasuk upaya menghancurkan fasilitas negara seperti pembakaran kantor KPU itu juga sudah harus diperhatikan,” singgungnya.
Sementara Kapolda Papua, Irjend Pol Mathius Fakhiri memaparkan bahwa Polri sangat siap untuk menciptakan proses Pemilu yang aman, jujur serta demokratis. Berbagai analisa dan evaluasi terus dilakukan hingga kini guna meminimalisir gangguan.
Diakui meski Papua memiliki jumlah penduduk yang minim dan tidak terlalu mempengaruhi hasil Pemilu nanti namun persoalan di Papua juga kerap membuat pemerintah pusat pusing tuju keliling. Kapolda bahkan sempat memutar video pendek saat pertemuan apel Kasatwil tahun 2023 yang menghadirkan seluruh kapolda dan pejabat tinggi polda seluruh Indonesia. Saat itu Kapolda mempertanyakan apakah Papua memiliki arti untuk Indonesia mengingat sedikit saja masalah di Papua maka akan memusingkan pemerintah pusat.
“Tapi kami berikrar untuk daerah yang merah kami akan putar balikkan menjadi kuning,” tegas Kapolda dalam pertemuan tersebut. Dari Safari Pemilu ini kapolda juga menyarankan jangan sampai protes atau gugatan Pemilu semua harus berakhir ke MK. Pasalnya ini dipastikan lebih sering menguras energi dan biaya.
Kalau bisa diselesaikan ditingkat kabupaten, itu harus dilakukan dan mentoknya ditingkat provinsi. “Pemilu jangan juga selalu menyisakan duka, selalu berdarah – darah. Ini harus dipahami betul oleh setiap orang yang akan maju. Kita harus bisa berubah menjadi lebih baik dalam berdemokrasi,” kata Kapolda.
Menurut Kapolda, jika stabilitas kamtibmas kondusif maka proses pembangunan di Papua dan seluruh agenda nasional dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kapolda juga menghimbau agar para wakil elit politik tidak mencampuradukkan politik Pemilu dengan paham Papua merdeka. Pemilu harus berjalan tanpa adanya intimidasi.
Disini juga dijelaskan bahwa untuk mengamankan agenda Pemilu ini, Polda Papua menyiapkan 8.522 personil dimana 2.117 personil dari Polda Papua dan 6.405 dari polres jajaran. “Jika masih kurang akan kita tambah,” tegasnya.
Jumlah sebanyak ini bukan tanpa alasan mengingat kata Kapolda dari hasil IPKP Tahap III disampaikan bahwa Papua dan Sulut menjadi provinsi dengan potensi kerawanan sangat rawan.
Untuk gangguan keamanan diakui peluang tersebut tetap ada. Meski selama ini dikatakan gangguan kamtibmas lebih banyak dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata namun hampir seluruhnya dilakukan jauh dari ibukota kabupaten. Karenanya Kapolda meminta seluruh perangkat agar bisa memastikan jika pemilu akan berjalan dengan baik.
Bila itu gagal dilakukan maka peluang – peluang tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok – kelompok berseberangan untuk melakukan propaganda. Disini Mathius Fakhiri juga meminta agenda teknis di lapangan waktunya dihitung baik. Kemudian yang berkaitan dengan dukungan segera diselesaikan agar agenda utama tidak terganggu. “KPU juga harus berhati-hati jangan sampai isu teknis dipakai untuk isu politik sebab bisa jadi disitulah menjadi cikal bakal persoalan yang berulang,” tambah Fakhiri.
Lainnya ia meminta kampanye juga dipersingkat dan ia memastikan TNI Polri ada di belakang KPU. “Kami ada di belakang KPU. Lalu jika ada anggota KPU yang terindikasi bermasalah, ini harus segera disampaikan dari awal. Jangan sudah parah baru beri info,” tegasnya.
Sementara tokoh agama juga menyarankan sebelum pelaksanaan Pemilu para penyelenggara, partai politik, pihak keamanan serta seluruh komponen masyarakat dikumpulkan untuk dilakukan doa bersama.
Bahkan jika perlu dilakukan puasa sebab semua yang diawali dengan doa bersama sering membuahkan hasil yang baik. Disini Kapolda merespon positif usulan tersebut. Sementara Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyampaikan bahwa di Papua ada 3.109 TPS yang nantinya digunakan dengan total Daftar Pemilih Tetap sebanyak 727.835 pemilih dan tersebar di 105 distrik. Lalu untuk Pileg sendiri dijelaskan bahwa dari 18 partai terdiri dari 728 caleg. “Sedangkan untuk anggota DPR RI kita hanya memiliki 3 kursi yang akan diperebutkan seluruh caleg dari 18 partai,” bebernya.
Steve berharap untuk dukungan terhadap KPU terutama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bisa segera dirampungkan agar memudahkan KPU di daerah untuk segera menjalankan agenda sesuai jadwal.
Diakhir kegiatan seluruh perangkat menandatangani kesepakatan bersama yang isinya pertama siap mensukseskan Pemilu tahun 2024 secara jujur, adil dan demokratis dalam suasana tertib, lancar dan aman, kedua, sepakat tidak melakukan segala bentuk ancaman, intimidasi, provokasi, tindakan anarkis, bentuk – bentuk kekerasan selama pelaksanaan pemilu 2024, ketiga sepakat tidak akan menyebarkan atau mengeksploitasi isu – isu yang bersifat kesukuan, agama dan ras. Keempat TNI Polri siap mengamankan dan sepakat menjunjung tinggi netralitas penyelenggaraan Pemilu 2024, kelima, peserta pemilu sepakat siap menang siap kalah dan menerima semua hasil perolehan pemil dan keenam sepakat menaati semua ketentuan, memegang teguh moral dan etika politik yang bersumber dari nilai – nilai Pancasila dan UUD 1945 serta mengutamakan kepentingan umum dan menghormati HAM. (ade)