Belasan kali Persiden Jokowi Datang ke Papua, namun Tak Berikan Perubahan Signifikan Penegakan HAM
JAYAPURA – Pada momen peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP) membeberkan aksi kekerasan dan konflik bersenjata yang terjadi di tanah Papua, sepanjang tahun 2023. Sejak Januari hingga November.
ALDP mencatat setidaknya ada 56 aksi kekerasan dan konflik bersenjata yang mengorbankan masyarakat sipil, aparat TNI-Polri dan Kelompok bersenjata TPNPB, memakan korban sebanyak 81 jiwa, dari jumlah itu terbesar dari masyarakat sipil yang berjumlah 44 orang, sementara dari TNI sebanyak 22 orang.
Dari 56 kasus tersebut, 12 diantaranya disertai dengan peristiwa pengerusakan sejumlah fasilitas publik, termasuk pesawat terbang, sekolah, bandara, kios dan kantor pemerintah.
Divisi Keadilan dan Hukum ALDP Latifah Alhamid menyebut, pada kasus tersebut, jumlah pengungsi makin bertambah secara signifikan, berasal dari masyarakat sipil OAP dan juga non-OAP. Mobilisasi pengungsi OAP yang jumlahnya sangat besar, tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah.
“Adapun data korban meninggal dunia diantaranya masyarakat sipil berjumlah 44 orang, TNI sebanyak 22 orang, Polri 5 orang, TPNPB sebanyak 10 orang. Sementara data korban luka luka terdiri dari masyarakat sipil sebanyak 37 orang, TNI 4 orang, Polri 22 orang dan TPNPB 5 orang,” terang Latifah bersama Antoni Ibra sebagai Demokrasi dan Kepemiluan ALDP dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Minggu (10/12).
Menurut Latifah, meluasnya korban dari masyarakat sipil dikarenakan ruang gerak dan ruang perang diantara para pihak yakni TNI-Polri dan TPNPB cenderung dilakukan di ruang publik, tempat masyarakat sipil hidup, tinggal dan beraktifitas sehari hari.
“Padahal di tempat tempat terpencil seperti itu pada situasi yang tanpa perang sekalipun, mereka bagian dari kelompok yang tidak berdaya karena keterbatasan akses dan fasilitas untuk pemenuhan hak hak dasar,” terangnya.
Selain itu, peristiwa penyiksaan (torture) dan pembunuhan di luar hukum (extra judicial killing), stigma dan intimidasi yang sangat memilukan terhadap masyarakat biasa terjadi di banyak peristiwa antara lain perisitiwa penyiksaan dan pembunuhan pada peristiwa Sinakma 23 Pebruari 2023, kematian dua ibu di Dekai pada 11 Oktober 2023, penyerangan terhadap para penambang illegal di Seradala, Kabupaten Yahukimo pada 16 Oktober 2023 atau pekerja bangunan Puskesmas di Kepala Air Kab Puncak tanggal 19 Oktober 2023.
Menurut Latifah, rangkaian tragedi kemanusiaan ini mengoyak ngoyak akal sehat dan hati nurani kita. Meskipun pemerintah telah berulang kali menyampaikan strategi pendekatan keamanan dengan menggunakan bahasa atau istilah yang berbeda-beda, namun pada praktiknya masyarakat masih menjadi sasaran intimidasi dan represi secara berulang.
Selain itu, meski pemerintah telah menggelar sidang pelanggaran HAM kasus Paniai 2014 dan telah diputus ditingkat pertama diakhir tahun 2022. Namun hingga akhir tahun 2023, belum memberikan keadilan bagi para korban karena meski diakui sebagai peristiwa pelanggaran HAM. Namun tidak ada pihak yang dihukum bahkan pengadilan tingkat selanjutnya yakni kasasi masih tertunda hingga akhir 2023.
“Juga diawal tahun ini kita dikejutkan pada peristiwa penyanderaan terhadap seorang pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens berkebangsaan New Zealand. Peristiwa ini menunjukkan hilangnya perlindungan dan jaminan keselamatan bagi pelayan publik di tempat-tempat terpencil,” tegasnya.
Demikian juga dengan berlarutnya upaya pembebasan pilot, menunjukkan kelemahan diplomasi dan upaya negara dalam membangun simpul simpul komunikasi di masyarakat sipil. Diharapkan upaya pembebasan pilot tidak menimbulkan tragedi yang memilukan bagi masyarakat sipil dan juga pilot itu sendiri.
“Demi alasan kemanusiaan, kita mendesak pilot dibebaskan dalam keadaan selamat,” pintanya.
Pihaknya juga menyinggung Persiden Jokowi telah belasan kali berkunjung ke Papua. Namun kunjungan tersebut tidak memberikan perubahan signifikan untuk perlindungan dan penegakan HAM karena hanya berfokus pada aspek pembangunan infrastruktur.(fia/wen)
Korban Tewas : 81 Orang
Masyarakat Sipil: 44 Orang
TNI: 22 Orang
Polri: 5 Orang
TPNPB: 10 Orang
Korban Luka: 68 Orang
Masyarakat Sipil: 37 Orang
TNI: 4 Orang
Polri: 22 Orang
TPNPB: 5 Orang
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos