

Staf Khusus Presiden Kementerian Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara, Dr. Lenis Kogoya menyampaikan sambutannya di hadapan tamu undangan dalam sosialisasi MBG di Graha Eme Neme Yauware, Mimika, Papua Tengah, Senin (10/3). (Foto Wahyu)
MIMIKA – Di Tanah Papua, aksi penolakan Program Makan Bergizi Gratis beberapa waktu lalu pecah di beberapa daerah di tanah Papua, seperti di Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Nabire, dan Kota Jayapura. Selain beberapa daerah di atas, di Kabupaten Mimika, sekelompok pelajar dari beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sempat melakukan aksi.
Namun, karena tidak mendapatkan izin, mereka pun hanya diberi waktu dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya di halaman salahsatu gereja di Jalan C. Heatubun, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru.
Menanggapi hal itu, Staf Khusus Presiden, pada Kementerian Pertahanan, Bidang Kedaulatan Negara, Dr. Lenis Kogoya mengatakan bahwa ia telah menggelar rapat bersama dengan jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
Menurut Lenis bahwa isu-isu terkait dengan aksi demo penolakan program MBG di tanah Papua ini merupakan bagian dari gangguan keamanan negara, termasuk kaitannya dengan kedaulatan negara, pihaknya pun melaksanakan rapat selama dua kali mengenai persoalan tersebut.
“Hasil kesimpulan kita di sana (Kemenhan) bahwa dengan adanya tolak menolak ini, saya (memberi) masukkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa untuk lokasi itu bisa masuk di sekolah-sekolah, di yayasan atau di gereja-gereja, atau lembaga adat (yang) punya yayasan untuk bisa masuk membangun dapur umum (untuk MBG),” ujar Lenis saat ditemui di Mimika, Senin (10/3)
Page: 1 2
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Merauke mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik…
Ya, mungkin dengan cara itu pria bernama Nawir ini bisa merasa tenang usai diterpa musibah.…
Kordinator Lapangan Aksi sekaligus Menteri Hukum dan HAM BEM Uncen, Darki Uropmabin, memberikan klarifikasi bahwa…
Kapolres mengatakan, aktivitas masyarakat di Kota Agats telah kembali berjalan normal. Kegiatan perekonomian, pelayanan publik,…
”Dari 100 satwa itu, kami follow up-nya ada 7 orang utan kami sudah lepasliarkan di…
Gedung Putih meluncurkan stasiun televisi baru bernama "Trump TV". Hal ini setelah beberapa media televisi…