Cerminan Demokrasi, Sistem Noken harus Diubah Menjadi One man One Vote

JAYAPURA – Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius Fakhiri mewanti proses Pemilu yang tersisa sekitar 7 bulan ke depan. Dikatakan pihak keamanan khususnya Polda Papua terus memetakan potensi persoalan yang memungkinkan terjadi saat pesta demokrasi nanti. Namun disini ia juga meminta KPU maupun Bawaslu untuk sama – sama berfikir terkait sistema pemilihan.

Menurut Kapolda ke depan sistem ikat atau sistem noken khusus untuk wilayah pegunungan sudah harus diubah menjadi pemilihan one man one vote atau satu orang satu suara. Ini juga bercermin pada penerapan demokrasi yang lebih maju sesuai dengan aturan main.

“Saya telah meminta kepada pemerintah daerah masing – masing termasuk lewat KPU dan Bawaslu untuk betul – betul mengontrol Daftar Pemilihan Tetapnya (DPT) dan sebisa mungkin bisa mengurangi sistem ikat noken sebab ini selalu menimbulkan korban dan dampak daripada pesta demokrasi,” kata Kapolda usai memimpin kegiatan di Aula Rastra Samara Polda Papua, Senin (10/7).

Pasalnya menurut Kapolda, sistema ikat ini akan mencari peluang suara untuk direbut khususnya sisa suaranya. Polda sendiri kata Fakhiri akan melakukan coffe morning keliling ke sejumlah kabupaten untuk menjelaskan potensi dan pemetaan kerawanan yang sudah dilakukan.

“Saya akan sampaikan ini kepada mereka agar kita pastikan Pemilu ini tetap one man one vote,” tambahnya.

“Memang pemerintah sudah mengambil langkah maju dengan mengambil perekaman mata tapi tidak bisa semua seperti yang kita mau sebab khusus daerah pegunungan ini masih sulit diterima,” tutupnya.

Sementara untuk Daerah rawan Pemilu sebagaimana yang telah dipetakan kata Kapolda jika ditarik dari tengah ada Intan Jaya, Dogiyai dan Deiyai kemudian naik ke atas ada Puncak dan turun ke selatan ada Nduga kemudian lintas batasnya yaitu Lanny Jaya dan Puncak Jaya. Lalu di daerah selatan ada Yahukimo dan seterusnya ada Pegunungan Bintang.

“Ini kami tambah Jayawijaya. Selain kabupaten di atas ada juga kabupaten dengan kejadian berulang yakni Tolikara maupun Yalimo dan ini menjadi antisipasi dari kami Polda Papua agar tidak berulang lagi dampak Pemilu itu,” paparnya.

Ditambahkan bahwa analisanya, pemicu konflik selama ini ujung – ujungnya ada di DPT dan kalau semua mau jujur kembali ke DPT maka tidak mungkin ada pergeseran massa dan pertentangan.

“Contoh misalnya di Jayapura Utara di Bhayangkara hanya 75 ribu tapi di DPT 200 ribu artinya orang pasti merebut sisa suara. Kami sering menemukan yang tidak masuk akal juga semisal 1 TPS disebutkan ada 1 juta padahal yang coblos hanya 75 orang ya orang akan rebut sisa suaranya, membawa kabur formulir dan lainnya,” tutup Fakhiri. (ade/wen)

Daerah Berpotensi Rawan Pemilu

Papua Tengah:

Kab. Intan Jaya

Kab. Dogiyai

Kab. Deiyai

Papua Pegunungan:

Kab. Puncak

Kab. Puncak Jaya

Kab. Nduga

Kab. Lanny Jaya

Kab. Yahukimo

Kab. Pegunungan Bintang