

Front Rakyat Papua (FRP) menggelar aksi di Perumnas III Waena, Selasa, (8/11) kemarin. Massa menolak dialog damai yang digagas oleh pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM RI dalam Pertemuan KTT - G 20 di Bali 15-16 November pekan depan.(FOTO: Noel/Cepos)
JAYAPURA – Massa yang tergabung dalam Front Rakyat Papua (FRP) menolak dialog damai yang digagas oleh pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM RI dan Pertemuan KTT – G 20 di Bali 15 November pekan depan.
Pemimpin aksi demonstrasi damai Front Rakyat Papua dalan orasinya di Perumnas III Waena, dengan dikawal ketat aparat melakukan orasi di putaran, Taksi Waena, Selasa, (8/10) kemarin.
Dalam aksi tersebut massa aksi membawa satu mobil komando, dengan famplet yang bertuliskan ,” No Dialog Komnas HAM RI,” dalan aktifitas demo yang sekitar puluhan orang itu, berlangsung damai, dengan mengutamakan aktifitas umum berjalan seperti biasa.
Mewakili kaum perempuan, Voni Kenelak mengatakan pihaknya sebagai perempuan Papua menolak dialog orang Papua dengan Komnas HAM.
“Kami Orang Papua tidak pernah duduk bersama Jakarta. Pimpinan Orang Papua seperti DPRD, gubernur, dan tokoh lain tahun ini mereka mau dialog Jakarta kami tolak,” katanya. Ia mengatakan yang rakyat Papua hanya mau PBB datang ke Papua, dan pemerintah indonesia dan khususnya Presiden dapat berikan ruang Ke Papua agar PBB bisa masuk,” katanya.
“KTT G20 dan dialok itu agenda jakarta kami tuntut Kemerdekaan dan Papua adalah Masalah Internasional, bukan masalah lokal,” katanya.
Sementara itu koordinator lapangan Kaitanus Ikinia menanggapi dialog Jakarta-Papua yang dirancang oleh Komnas HAM dan Oknum DPRP, Dewan Gereja, Sesama Pejuang Papua ULMWP tidak aspiratif maka rakyat Papua tolak. “Karena kami lihat soal Papua ini bukan masalah yang harus diselesaikan di Indonesia tapi sudah jadi anggota dewan PBB.
Sudah ada 108 negara mendesak agar Indonesia bisa buka diri tapi sampai saat ini belum ada respon, Persolan Papua harus di selesaikan dewan HAM PBB maka Kami tolak Komnas HAM juga tolak KTT G 20 di Bali karena kami melihat KTT akan merugikan orang Papua. Jakarta akan menggadaikan kekayaan alam di Papua dengan negara – negara yang hadir. “Kami akan bertindak tegas terhadap Orang Papua yang terlibat,” katanya. (oel/wen)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…