Ia juga menjelaskan di tahun 2026 akan lebih kecil lagi, sebab hanya mencapai Rp 1,4 Triliun, begitu juga dengan dana otsus Papua dimana yang pertama untuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Rp 500 milyar lebih, Kemudian untuk Program itu hanya 1 persen, sementara untuk pendidikan 1,25 persen tahun depan akan turun lagi.
“Ini program dari pemerintah pusat sehingga kebijakan terakhir sesuai dengan visi dan misi gubernur, pendidikan, kesehatan, Infrastruktur, pemberdayaan Ekonomi masyarakat menjadi hal yang penting, ini yang bisa dilakukan namun dananya kecil setelah dibagi ke ASN, baik Gaji dan kegiatan, maka sebagian besar program itu tak jalan,”bebernya.
Sementara itu Plt. kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunugan, Simon Sembor mengakui jika pemerintah sudah menganggarkan tahun lalu untuk guru kontrak tahun lalu sejak bulan Juli sampai Desember 2024 lanjut lagi dari Januari sampai dengan Juni 2025 dan SKnya berakhir di situ.
Ia menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk TPP ASN sebesar Rp7,5 miliar, sementara THR mencapai Rp25…
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengatakan laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pengawas pemilu atas…
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bahwa rumah singgah tersebut disiapkan sebagai tempat…
Juru taktik Persipura, Rahmad Darmawan mengaku puas dengan etos kerja anak asuhnya. Menurutnya, pemusatan latihan…
Karena itu, menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi fokus utama perusahaan daerah tersebut. “Air bersih…
General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sentani Jayapura, I Nyoman Noer…