Ia juga menjelaskan di tahun 2026 akan lebih kecil lagi, sebab hanya mencapai Rp 1,4 Triliun, begitu juga dengan dana otsus Papua dimana yang pertama untuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) Rp 500 milyar lebih, Kemudian untuk Program itu hanya 1 persen, sementara untuk pendidikan 1,25 persen tahun depan akan turun lagi.
“Ini program dari pemerintah pusat sehingga kebijakan terakhir sesuai dengan visi dan misi gubernur, pendidikan, kesehatan, Infrastruktur, pemberdayaan Ekonomi masyarakat menjadi hal yang penting, ini yang bisa dilakukan namun dananya kecil setelah dibagi ke ASN, baik Gaji dan kegiatan, maka sebagian besar program itu tak jalan,”bebernya.
Sementara itu Plt. kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunugan, Simon Sembor mengakui jika pemerintah sudah menganggarkan tahun lalu untuk guru kontrak tahun lalu sejak bulan Juli sampai Desember 2024 lanjut lagi dari Januari sampai dengan Juni 2025 dan SKnya berakhir di situ.
Penangguhan ini memicu kekhawatiran atas keberlangsungan distribusi nutrisi bagi masyarakat di wilayah tersebut. Krisis operasional…
Bisakah Persipura menjawab dahaga publik yang sudah empat tahun menunggu agar bisa tampil di kancah…
Meski sebagai tim tamu, Ade merasa anak asuhnya tak gentar sama sekali. Ia mengaku pemainnya…
Perjalanan karier Asker Nazhafaliev di sepak bola profesional terbilang relatif singkat dan tidak diwarnai nilai…
Ketua panitia penyelenggara pertandingan Persipura Jayapura, Alberto Itaar, mengatakan bahwa pertandingan play-off promosi Persipura versus…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua memfasilitasi nonton bareng (nobar) pertandingan Persipura Jayapura melawan Adhyaksa FC pada…