

Sekolompok warga yang melakukan penolakan kedatangan Cabup Yalimo nomor urut 01 Erdi Dabi di lapangan terbang Distrik Welarek, Kamis (6/5). ( FOTO:Istimewa)
WAMENA-Calon Bupati (Cabup) Yalimo nomor urut 01, Erdi Dabi, S.Sos., terpaksa melaporkan kejadian penghadangan yang dialaminya saat hendak melakukan pemantauan pasca pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Distrik Welarek, Kamis (6/5).
Cabup nomor urut 01, Erdi Dabi bersama tim suksesnya awalnya terbang ke Distrik Welarek menggunakan pesawat AMA, untuk meninjau pelaksanaan PSU termasuk melihat kondisinya pendukungnya di Distrik Welarek pasca PSU yang digelar 5 Mei 2021 lalu.
Namun saat pesawat yang ditumpangi mendarat di lapangan terbang Welarek, Erdi Dabi menyebutkan, sekelompok massa menghadang dan melarangnya turun dari pesawat.
Untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Erdi Dabi bersama timnya memilih kembali ke Elelim.
Setibanya di Elelim, Erdi Dabi mengaku langsung melaporkan aksi penghadangan yang dialaminya itu ke KPU dan Bawaslu Yalimo. Namun menurut Erdi Dabi, pihak KPU dan Bawaslu Yalimo tidak berada di tempat.
Pihaknya hanya ditemui Kapolres Yalimo dan salah seorang staf Devisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Papua.
“Masalah penghadangan ini kami laporkan ke KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, namun mereka tidak ada di tempat. Kami sudah laporkan masalah ini pada staf Bawaslu Provinsi Papua yang membidangi Devisi Penanganan Pelanggaran,” ungkapnya dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Jumat (7/5).
Erdi Dabi berharap laporannya ini bisa dilanjutkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI. Pasalnya penghadangan yang dialaminya ini merupakan yang kedua kali.
“Ini merupakan penghadangan yang kedua kami alami di Distrik Welarek. Sebelumnya saat pemungutan suara Pilkada Serentak Desember 2020 lalu, kami juga dihadang dan dipalang. Kami juga punya hak yang sama engan calon lain yang mau melihat langsung yang ada di lapangan di Distrik Welarek,” sesalnya. (jo/nat)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…