

Ketua HKJSM Kabupaten Merauke, Fauzun Nihayah bersama ketua-ketua paguyuban,tokoh masyarakat dan tokoh agama yang tergabung dalam FKUB Merauke usai pertemuan dan menyampaikan petisi kepada pemerintah daerah, DPRK, dan TNI-Polri, Kamis (6/11) (foto:Sulo/Cepos)
MERAUKE– Menyikapi situasi keamanan yang terjadi belakangan di Kota Merauke, Himpunan Keluarga Jawa, Sunda dan Madura (HKJSM) Kabupaten Merauke menginisiasi dengan mengundang seluruh ketua-ketua etnis yang ada di Kabupaten Merauke termasuk FKUB dan sejumlah pimpinan agama untuk memberikan masukan menyikapi situasi keamanan tersebut.
‘’Kegiatan hari ini, kami dari HKJSM menjadi inisiator untuk seluruh paguyuban yang ada untuk ketemu dan juga dari saudara-saudara kita dari lembaga masyarakat yang dari Marind kita ajak kumpul.
Kemudian juga tokoh masyarakat, tokoh agama yang tergabung di dalam FKUB, Forum Pembaharuan Kebangsaan,’’ kata Ketua HKJMS Kabupaten Merauke yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah seusai pertemuan tersebut, Kamis (6/11).
Dikatakan, pertemuan ini berangkat dari keprihatinan bersama terkait dengan kondisi yang akhir-akhir ini terjadi di Merauke. Iapun meyakini, Merauke tetap menjadi kabupaten yang aman, nyaman, tetapi dengan berbagai kejadian yang ada, tentu juga menjadi keprihatinan perhatian sehingga peluru duduk bareng apa yang harus dilakukan sama-sama.
‘’Intinya tidak ada yang harus disalahkan tetapi yang paling penting adalah mencari solusi apa yang bisa kami lakukan,’’ terangnya.
Setelah melalui diskusi dan berbagai masukan, akhirnya Forum Pembaharuan Kebangsaan yang didalamnya seluruh paguyuban tersebut mengeluarkan petisi kepada pemerintah daerah, DPRK dan kepada TNI dan Polri Adapun petisi tersebut pertama, mendesak pemerintah Kabupaten Merauke dan DPR Kabupaten Merauke untuk segera melakukan evaluasi peraturan terkait minuman beralkohol.
Page: 1 2
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…