

Wapres saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, dan jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat, di Manokwari, Papua Barat
Wapres Minta Tokoh Masyarakat Kawal Dana Otsus
MANOKWARI – Wakil Presiden Gibran Rakabumimg Raka mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama di Papua untuk mengawal penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat Papua.
Hal tersebut disampaikan Wapres saat bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat, dan jajaran pemerintah daerah se-Papua Barat, di Manokwari, Papua Barat, melalui keterangan yang diterima, Rabu.
”Dana Otsus yang selama ini sudah tersalurkan ini mohon ke depan bisa lebih dikawal dengan baik. Kita ingin dana ini benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mungkin selama ini masih banyak kekurangan, dan ini tugas saya sebagai pembantu Presiden untuk memastikan ke depan lebih efisien dan tepat sasaran,” kata Wapres Gibran.
Gibran menjelaskan bahwa komitmen Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan sangat besar dengan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mencapai Rp190,9 triliun dari periode 2022-2024.
Wapres menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin agar penyaluran dana Otsus dan program-program pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata di lapangan.
Gibran juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke Papua kali ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Damai. Sejumlah program prioritas yang tengah berjalan, antara lain program Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Garuda, dan Revitalisasi Sekolah.
Page: 1 2
Ketiga terdakwa tersebut yakni J. Victor Davis yang merupakan pilot dari pesawat Piper PA 23-250…
Penanganan kasus kerusuhan usai laga Persipura Vs Adhyaksa di Stadion Lukas Enembe, menemukan fakta baru.…
Selasa (12/5) pagi kemarin, layanan posko pengaduan masyarakat di Polres Jayapura terlihat sudah didatangi masyarakat…
Dimana pihak perusahaan telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah pusat. Tinggal langkah terakhir yaitu meminta…
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik…