

Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si. ( FOTO: Gratianus Silas/Cepos)
JAYAPURA- Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si., menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan rapat kerja bersama Pemerintah Kabupaten Keerom tentang hak pinjam pakai lahan 10 hektare milik Pemprov Papua di Arsopura, Skanto, Keerom.
“Kita sudah rapat bersama Pjs Bupati Keerom terkait hal itu, di mana dari pada lahan tersebut kosong dan hanya dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab, maka lebih baik dimanfaatkan Pemkab Keerom. Sebelumnya, tanah tersebut akan digunakan sebagai kebun petatas (ubi jalar),” jelas Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si., Jumat (6/11) kemarin.
Kata Ladamay, di atas tanah tersebut juga berdiri bangunan pabrik petatas yang hingga kini belum beroperasi. Dari Pemda Keerom ingin menggunakan lahan tersebut untuk menanam jagung, melalui salah satu koperasi di Keerom.
“Kita kerjasama dengan Pemda Keerom dengan menggunakan salah satu koperasi di sana untuk menggarap lahan tersebut,” tambahnya.
Dengan adanya pemanfaatan lahan tersebut, Pemprov juga akan berupaya mencari solusi agar pabrik dan lahan tersebut dapat dimanfaatkan.
“Sambil kita cari pola. Manajemen untuk investasi pemerintah kan banyak, sehingga sambil jalan kita cari pihak ketiga, walaupun kita sudah ada koordinasi dengan pihak ketiga,” terangnya.
Diketahui, sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Ridwan Rumasukun, mengaku ingin memanfaatkan pabrik ubi jalar milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang dibangun sejak 2010 dan berada di Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. (gr/ary)
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…