KPU Sinyalir Ada Intervensi Oknum Kepala Daerah

JAYAPURA-Pelaksanaan Pemilu tahun 2019 ini tak hanya menyisakan banyak pekerjaan rumah (PR) bagi pihak penyelenggara. Terlepas dari itu suksesnya Pemilu tak lepas dari peran pemerintah untuk ikut mendukung pesta demokrasi tersebut. 

Hanya  saja yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bila oknum aparat pemerintah atau oknum kepala daerah sendiri yang menjadi pelaku rusaknya demokrasi ini dengan melakukan intervensi kepada pihak penyelenggara Pemilu. 

 Hal ini tak ditampik oleh Ketua KPU Papua, Theodorus Kossy yang menduga memang adanya keterlibatan oknum kepala daerah untuk mengintervensi penyelenggara Pemilu. “Kami menerima laporan seperti itu, ada oknum kepala daerah yang mengintervensi. Tapi saya tak bisa menyebutkan di sini,” kata Kossy kepada wartawan pekan kemarin di Grand ABE Hotel. 

Ia mengatakan biasanya bentuk intervensi ini dilakukan kepada penyelenggara di tingkat distrik maupun kampung. Namun tidak menutup kemungkinan juga dilakukan di tingkat kabupaten. 

 Pihaknya menyayangkan jika memang ada oknum kepala daerah yang melakukan hal tersebut. Hanya saja meski laporan tersebut telah diterima, pihaknya akan mengecek lebih dulu sejauh apa dan bentuk intervensi yang seperti apa yang dilakukan. Ia mengaku bahwa pada situasi seperti sekarang tak menutup kemungkinan ada banyak kepentingan dari oknum kepala daerah yang  ingin memastikan hasil siapa yang akan terpilih. Karenanya ia meminta seluruh penyelenggara tetap komitmen dengan tugas dan janji. Tak boleh terpengaruh pada intervensi. 

“Kalau kami mau kaya itu mudah saja, tapi ini sama artinya mengkhianati pekerjaan dan amanah rakyat. Kualitas Pemilu dari tahun ke tahun harus menjadi lebih baik. Jangan begitu-begitu terus,” bebernya. 

“Jangan sampai terhambat karena bentuk intervensi juga makanya kami minta segera, jangan terlalu lama di kabupaten,” pungkas Kossy.

Sebelumnya komisioner KPU lainnya, Amandus Situmorang menyampaikan hal yang sama. “Yang kami terima laporan itu (bentuk intervensi) dari tingkatan kepala kampung, kepala distrik termasuk bupati juga ada. Kami akan lihat yang jelas ada berapa kabupaten yang diduga melakukan intervensi,” jelasnya. 

Terkait bentuk intervensi ini, pihak KPU kata Amandus akan mendalami lebih dulu. “Bisa saja pihak (pemerintah) tersebut kami panggil untuk dimitai keterangan,” ujarnya.

 Ditambahkan jika bupati tersebut lahir dari partai politik, biasa bentuknya ingin meloloskan Caleg atau partai tertentu. “Yang jelas tingkatannya merata  mulai dari tingkat PPD hingga hingga kabupaten,” imbuhnya. Dan untuk menghindari bentuk intervensi yang terlalu jauh ini, KPU juga meminta agar hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten bisa segera dibawa atau dikirim ke Jayapura untuk segera diplenokan. (ade/nat)