Wacana Bentuk Pansus TPU Buper Muncul

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Khawatir Ganggu Aktifitas Ziarah

JAYAPURA – Sebulan lebih persoalan pemalangan TPU Buper tak kelar-kelar. Sudah didatangi beberapa anggota DPR termasuk mendesak pemerintah kota yang mengklaim jika lokasi TPU adalah lokasi sah milik Pemkot  namun tak juga ada solusi.

Dari situssi ini akirnya muncul argumen jika pemalangan ini bermuatan politis. Ada yang mengait-ngaitkan dengan hasil Pilgub termasuk mengait-ngaitkan dengan backupan Polda Papua.

“Kami sudah banyak mendengar dari masyarakat termasuk yang mengeluhkan kepada kami terkait kondisi ini. Kemarin pak wakil 1 sudah menyampaikan akan segera memanggil para pihak,” kata Wakil Ketua II DPRK Kota Jayapura saat menemui Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Jayapura, Sukaryanto dan sekretarisnya, Muhammad Zamroni di ruang kerjanya, Selasa (4/2).

Imam yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Hukum DPC Himpunan Kerukunan Jawa Madura   ini mengaku prihatin mengingat sudah cukup lama pemalangan berlangsung.

“Doakan semoga dalam  waktu dekat sudah ada keputusan. Kami berharap dibuka dulu dan kalau ada sengketa silahkan ajukan ke proses hukum namun jangan ganggu aktifitas pemakaman. Jika masih susah ya terpaksa kami bentuk pansus,” bebernya.

Ia menyatakan bahwa jika masih berlarut-larut maka sangat memungkinkan jika DPR akan mendorong lahirnya Pansus TPU Buper. Ini untuk mengawal agar pemalangan bisa segera dituntaskan. “Kasihan masyarakat, kami juga malu kalau masih begini terus,” imbuhnya.

Ditambahkan Sukaryanto dan Zamroni bahwa selama dipalang, pihaknya telah menangani 20 an jenasah untuk dimakamkan di Distrik Muara Tami.

“Kami memiliki relawan Muhammadiyah yang memang disiapkan  untuk situasi seperti ini dan sudah ada 20 an jenasah yang kami handle pasca pemalangan,” kata Zamroni.