Menolak, Namun Tak Ada Pilihan Lain

JAYAPURA – Pemerintah berencana akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Meski kabar tersebut sempat dibantah, namun peluang untuk harga dinaikkan sangat memungkinkan. Bercermin dari ekonomi masyarakat terkini, tentunya akan memberi banyak dampak. Nelayan, sopir taxi, UKM kecil, ojek, pedagang keliling akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampak langsung dari kenaikan tersebut.

   Terkait ini,  Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengaku pihaknya sejatinya ikut menolak rencana kenaikan tersebut,  namun   perihal ini tentunya sudah dipertimbangkan dengan matang. “Kami sendiri tidak setuju, tapi mau bagaimana lagi, sepertinya tak ada pilihan lain. Situasinya harus dilakukan seperti itu (menaikkan harga),” kata Yunus Wonda menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Holtekam, Jumat (2/9).

  Yunus mengakui bahwa menaikkan harga BBM memang pilihan yang berat,  namun dirinya yakin pemerintah sudah mempertimbangkan dimana jika tak dinaikkan maka ekonomi negara juga bisa terpengaruh, sehingga harus ada keputusan meski membuat banyak protes. Hanya kata Yunus khusus untuk Papua, ia pikir kenaikan ini tidak akan memberi dampak besar. Sebab selama ini kenaikan apapun Papua selalu menerima meski tidak setuju.

   “Kalau mau dibilang di luar belum naik di Papua sini sudah naik.  Dan kenaikan berapapun di Papua tetap akan dibeli, tapi bukan berarti kita tidak memperhatikan ini, melainkan lembaga pemerintah lainnya perlu  mencari terobosan membantu masyarakat dari aspek lain,” jelasnya. Ia juga meyakini dari  kenaikan BBM ini di Papua tidak akan terlalu memprotes apalagi sampai melakukan aksi demo.

“Berbeda memang dengan wilayah barat yang pasti banyak menuai protes. Saya pikir yang perlu dipikirkan adalah bagaimana tim inflasi daerah yang harus melihat dan mencermati soal ini. Harus memikirkan solusi lain yang bisa membantu jadi meski harga BBM naik tapi masyarakat bisa mendapat kompensasi lain,” imbuhnya. (ade/tri)