

Suzana Wanggai
JAYAPURA-Kepala Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai, menyebutkan bahwa hingga kini Pemerintah Papua Nugini (PNG) masih menutup rapat pintu perbatasannya, khususnya yang berbatasan dengan Indonesia di Provinsi Papua, seperti di Skouw Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
“Pintu masuk maupun keluar memang ditutup dari PNG. Ini merupakan hak mereka dalam rangka keamanan negara, sehingga kebijakan mereka menutup pintu perbatasan harus kita ikuti dan hargai,” sebut Suzana Wanggai, Sabtu (29/2) lalu.
Menurut Wanggai, sama halnya jikalau di lain sisi, Indonesia menutup pintu perbatasannya karena satu dan lain hal yang berkaitan dengan keamanan. Itu menjadi hak Indonesia untuk menjaga keamanan negara. “Jadi, kita tunggu saja. Mudah-mudahan, wabah virus Corona ini bisa segera teratasi, sehingga kita juga bisa kembali membuka pintu perbatasan. Pasalnya, dari sisi ekonomi, kita rugi. Bukan hanya kita, melainkan PNG pun sama halnya,” jelasnya.
Wanggai menjelaskan, dari sisi ekonomi, penutupan pintu perbatasan negara, khususnya di Skouw Wutung sangat berpengaruh. Pasalnya, selama ini, banyak dari masyarakat pelintas batas dari PNG yang berbelanja. Walaupun belum secara resmi dibuka, tetapi terdapat beberapa kios dan UMKM lainnya di pasar perbatasan Skouw Wutung yang menjadi tempat berbelanja.
“Kami sudah komunikasi dengan Pemerintah PNG, namun hingga kini belum ditentukan kapan waktu bagi kedua negara duduk bersama. Mudah-mudahan, pekan depan, kita akan bertemu dengan Pemerintah Provinsi Sandaun, sehingga mereka bisa menyampaikan ke pemerintah pusat PNG,” tambahnya.
“Dalam join meeting ini, kita akan mempertemukan bidang kesehatan kita dan mereka untuk saling tukar informasi terkait kondisi, penanganan, serta sarana-prasarana dalam hal pencegahan dan penangkalan Virus Corona di masing-masing negara,” pungkasnya. (gr/nat)
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung…
Menurutnya para elit politik Papua di wilayah Papua Pegunungan, harus bisa membuka ruang-ruang komunikasi dengan…
Menyikapi peristiwa itu, Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengeluarkan pernyataan sikap yang…
Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum. Sekali kepercayaan itu tumbuh, masyarakat…
Kepala Penerangan Koops TNI Habema, Letkol Inf M. Wirya Arthadiguna, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula…
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Merauke Leo Patria Mogot menjelaskan, secara…