Categories: BERITA UTAMA

LE Kena Hepatitis B KPK RI Dinilai Tidak Hargai HAM

JAYAPURA – Gubernur Papua Non Aktif , Lukas Enembe dikabarkan, mengalami sakit Hepatitis B yang berpotensi menular atau berimbas kepada sesama tahanan rutan lainnya.

Hal ini dikatakan, Tokoh Pemuda Papua, Alexsander Gobai kepada media ini, Minggu, (30/4) di Jayapura, Ia mengatakan, KPK RI sangat tidak menghargai Hak Asasi Manusia (HAM).

Oleh karena itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Internasional sudah harus memberikan teguran kepada Negara Indonesia terutama KPK RI yang sedang memaksanakan orang sakit untuk jalani hukuman.

Menurut Gobai, sejak penahanan Gubernur Papua pada 10 Januari 2023 lalu  Enembe masih dalam status kondisi sakit.

“Sejak itu, kami meminta agar diprioritaskan kesehatannya, ketimbang jalani hukuman. Dan itu pun sikap kami . Terkait hukum, kemudian akan diatur ketika kesakitannya sembuh. Namun KPK RI tidak indahkan. Ini sangat tidak menghargai sikap itu,”tegas Gobai.

Kondisi fisik menurun dan wajah pucat telah memberikan gambaran kepada negara, bahwa Lukas Enembe Sakit dan Lukas berada dalam kondisi yang membutuhkan perawatan khusus oleh dokter.

“Kami minta KPK RI mengedepankan HAM dan memberikan hak kesehatan yang  sudah diatur dalam UU. Bila tidak kami akan kerja keras agar Komnas HAM Internasional memperhatikan orang sakit yang dipaksanakan untuk dihukum,”ungkapnya.

“Kami tidak inginkan Gubernur Papua, Lukas Enembe terjadi kenapa-kenapa. Ini teguran keras kepada Negara terutama KPK RI,” Tegasnya,

Sementara itu, dari infirmasi yang dirangkum, sebelumnya Ahli Patologi Prof Gatot Susilo Lawrence mengungkapkan, Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe tengah menderita penyakit Hepatitis B (HBV) kronis dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

Hal itu disampaikan Gatot saat dihadirkan sebagai ahli dalam sidang gugatan praperadilan melawan penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), (oel/wen).

newsportal

Recent Posts

Wali Kota: SPMB di Sekolah Negeri Gratis!

Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…

21 hours ago

Tuntutan 13 Tahun Penjara Agar Ada Efek Jera

Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…

21 hours ago

MRP Kecewa, Tak Bisa Bertemu Bupati dan Wabup Jayapura

Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…

22 hours ago

Besok, Wapres Dijadwalkan Kunjungi Asmat

Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…

22 hours ago

Pemerintah Jangan Korbankan Tanah Adat

Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…

23 hours ago

6 SPPG Mimika yang Dibekukan Segera Beroperasi Kembali

​Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…

23 hours ago