Categories: PILKADA 2024

DKPP Berhentikan Ketua KPU Mappi  dari Jabataannya

“Bahkan terhadap keberatan pengadu, teradu I memintanya untuk berkomunikasi kepada Partai Golkar,” ungkap Anggota Majelis, Muhammad Tio Aliansyah, saat membacakan pertimbangan putusan.

Teradu I Yati Anoch dinyatakan  terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Teradu I terbukti melanggar Pasal 2, Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf d, ayat (3) huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.

Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze, SH dihubungi media ini lewat telpon selulernya membenarkan  putusan DKPP yang memberhentikan Yati Enoch dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Mappi serta teguran keras.

Selain Ketua KPU Mappi, DKPP juga memberikan teguran  kepada 4 anggota KPU Mappi lainnya. DKPP juga memberikan teguran keras kepada Bawaslu Kabupaten Mappi. Sedangkan teguran juga diberikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan 2 komisioner Bawaslu Provinsi Papua lainnya.

Terhadap pemberhentikan tersebut,  Theresia Mahuze menjelaskan bahwa secara internal, komisioner KPU Mappi akan kembali memilih siapa yang akan menjadi ketua diantara 4 komisioner KPU Mappi yang diberikan sanksi keras itu.

‘’Secara internal, diantara 4 komisioner KPU Mappi itu yang akan memilih siapa yang akan  menjadi ketua menggantikan Yati Enoch,’’ katanya. Yati Enoch tetap  menjadi  anggota KPU Mappi. Hanya dicopot  dari jabatannya tersebut karena dinyatakan terbukti melanggar kode etik.

‘’Kalau tidak salah, dalam putusan itu dibacakan  paling lambat 7 hari setelah putusan tersebut. Tapi, sejak putusan itu dibacakan langsung berkekuatan hukum tetap dan ibu Yati Enoch diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPU Mappi,’’ tandas. (ulo/wen)   

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kondisi HAM di Papua Masuki Fase DaruratKondisi HAM di Papua Masuki Fase Darurat

Kondisi HAM di Papua Masuki Fase Darurat

“Pelanggaran terhadap warga sipil terus terjadi, termasuk penembakan terhadap petani, pelajar, dan masyarakat adat hanya…

16 hours ago

Pelaku Tabrak Lari di Sp12 Masih Dalam Pengejaran Polisi

Hal ini disampaikan Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman saat ditemui wartawan di Mapolres Mimika,…

17 hours ago

PAD Papua Tahun 2026 Diproyeksikan Turun Menjadi 2,3 Triliun

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp563 miliar lebih. Pendapatan transfer sebesar…

18 hours ago

Kinerja Kejati Papua Dipertanyakan

Menurut Frits, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional objektif dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai…

19 hours ago

Banyak Kasus Pelanggaran HAM Tak Tuntas

Indonesia sendiri meratifikasi kedua kovenan tersebut pada tahun 2006. Menurut Syufi, kedua instrumen tersebut memberikan…

20 hours ago

Hari HAM Internasional, FRP Unjuk Rasa di Kantor DPRK Mimika

Mereka juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan, seperti “Cabut investasi di Papua”, “Usut tuntas pelanggaran…

21 hours ago