Ketiga, lanjut Velix, permohonan agar pemerintah pusat membantu fasilitasi dan pendampingan agar adanya kebijakan khusus kuota untuk suplai sayur mayur, kopi dan ikan dari 6 provinsi ke PT Freeport Indonesia. Mengingat berbagai daerah di Papua Pegunungan sebagai penghasil sayur mayur dan hasil perikanan, sehingga dapat menghidupkan pergerakan ekonomi petani dan nelayan Papua.
“Poin keempat, terkait dengan kantor penghubung 6 provinsi se Tanah Papua di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN. Dalam dialog ini, sejumlah gubernur mengusulkan agar pemerintah menyediakan lahan untuk setiap provinsi di IKN,” beber Velix Wanggai.
Usulan lainnya adalah bahwa para Pj Gubernur se Tanah Papua perlu memiliki payung Asosiasi Gubernur se Tanah Papua, untuk membangun kantor perwakilan 6 pemda sebagai kantor penghubung dalam 1 lahan di KIPP IKN sebagai kantor bersama dengan memiliki pojok rumah promosi budaya Papua.
“Atas usulan ini, Presiden Joko Widodo merespon dengan baik dan menekankan agar para pemprov untuk berpikir agar menghemat biaya dan prinsip keterpaduan agar membangun kantor penghubung berpola cluster atau pengelompokan provinsi. Namun, jika ada provinsi yang mampu secara finansial, dipersilahkan untuk membangun kantor penghubung setiap provinsi,”bebernya.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, selaku plt Kepala Otoritas IKN, agar segera mengalokasikan lahan kepada pemprov untuk pembangunan kantor penghubung, sehingga sebagai tindaklanjut, Pj Velix Wanggai, bersama-sama 5 Pj Gubernur se Tanah Papua, membentuk tim kecil dalam persiapan usulan pembangunan kantor penghubung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,
“Seperti surat usulan lahan bersama, rancangan desain kantor penghubung, rumah budaya Papua, serta tahapan pembangunan kantor penghubung, bersamaan dengan saat ini, sedang dilakukan penataan lahan di KIPP Ibukota Nusantara.” tutupnya. (jo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Koordinator Pos SAR Sarmi, Yohanis Muay, menjelaskan bahwa penghentian operasi dilakukan sesuai dengan prosedur dan…
ETLE Drone ini mulai dioperasikan pada Januari 2026 oleh Subdirektorat Penindakan dan Penegakan Hukum (Subdit…
"Kami jelaskan, stok komoditas beras Bulog di seluruh tanah air. Jadi total stok beras Bulog…
Umar menjelaskan, dalam UU ITE yang baru dipertegas mengenai batasan substansial tentang jenis kebohongan digital…
Ironisnya, lonjakan kebocoran data justru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan…
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya belum memutuskan atau menyetujui kenaikan gaji…