

Pemaparan pada seminar terbuka di Kota Jayapura, Rabu (13/12). (Foto/ Ronald for Cepos)
JAYAPURA – Dalam rangka mencegah terjadinya pungli, gratifikasi, dan korupsi. Papua Corruption Watch (PCW) Papua akan membuka posko pengaduan dari masyarakat, kelompok usaha, ataupun pemerintah. Hal itu disampaikan Koordinator Hukum PCW, Taufiq Darus pada seminar terbuka di Kota Jayapura, Rabu (13/12) kemarin.
“Tahun 2024 mendatang, kami akan buka Posko pengaduan yang tujuannya apabila ada terjadi indikasi korupsi, gratifikasi atau pungli, baik masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah bisa melaporkannya di Posko tersebut,” ucap Taufiq kepada wartawan.
Menurutnya, seminar sehari dalam memperingati Hari Anti Korupsi se-dunia 2023. Sebagai bentuk pemahaman dan membantu pemerintah dalam pencegahan korupsi dengan memberikan penguatan agar Papua bebas pungli, gratifikasi dan KKN.
“Ingat, jngan sampai terjadi kesitu. Sehingga itu, PCW bersama pemerintah konsisten memberikan upaya pencegahan korupsi melalui seminar khusus hari ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Idustri (Kadin) Provinsi Papua Ronald Antonio menyampaikan, seminar ini sebagai bentuk pemahaman bagi para mahasiswa maupun pelaku usaha untuk optimistis melawan tindakan korupsi ataupun gratifikasi khusus di bumi cenderawasih.
Page: 1 2
Pemerintah menargetkan pendapatan negara di wilayah Papua pada 2026 sebesar Rp6,7 triliun, yang terdiri atas…
Owen membeberkan bahwa mereka sudah menjajaki dua stadion di Jawa Timur. Dan saat ini masih…
Dari hasil peninjauan, pemerintah menemukan sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi, di antaranya sanitasi tempat…
Keputusan ini menjadi pengalaman pertama bagi skuad Persipura. Pada musim-musim sebelumnya, mereka lebih sering menggelar…
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan secara maksimal dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.…
Penangkapan bermula saat D.H. menjalani pemeriksaan di Passenger Security Check Point (PSCP) Terminal Keberangkatan Bandara…