

Pemaparan pada seminar terbuka di Kota Jayapura, Rabu (13/12). (Foto/ Ronald for Cepos)
JAYAPURA – Dalam rangka mencegah terjadinya pungli, gratifikasi, dan korupsi. Papua Corruption Watch (PCW) Papua akan membuka posko pengaduan dari masyarakat, kelompok usaha, ataupun pemerintah. Hal itu disampaikan Koordinator Hukum PCW, Taufiq Darus pada seminar terbuka di Kota Jayapura, Rabu (13/12) kemarin.
“Tahun 2024 mendatang, kami akan buka Posko pengaduan yang tujuannya apabila ada terjadi indikasi korupsi, gratifikasi atau pungli, baik masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah bisa melaporkannya di Posko tersebut,” ucap Taufiq kepada wartawan.
Menurutnya, seminar sehari dalam memperingati Hari Anti Korupsi se-dunia 2023. Sebagai bentuk pemahaman dan membantu pemerintah dalam pencegahan korupsi dengan memberikan penguatan agar Papua bebas pungli, gratifikasi dan KKN.
“Ingat, jngan sampai terjadi kesitu. Sehingga itu, PCW bersama pemerintah konsisten memberikan upaya pencegahan korupsi melalui seminar khusus hari ini,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Idustri (Kadin) Provinsi Papua Ronald Antonio menyampaikan, seminar ini sebagai bentuk pemahaman bagi para mahasiswa maupun pelaku usaha untuk optimistis melawan tindakan korupsi ataupun gratifikasi khusus di bumi cenderawasih.
Page: 1 2
Perhatian tersebut terutama menyangkut aktivitas pembangunan di kawasan yang memiliki potensi rawan bencana, seperti…
Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) memberikan perhatian serius terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan…
Abisai menegaskan, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan secara konsisten sesuai standar dan waktu yang…
Gubernur Papua, Matius Fakhiri mengatakan, pembentukan tim dilakukan untuk memastikan kejelasan status dan riwayat…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membentuk tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru sebagai bagian dari upaya…
Untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meresmikan 3 ruangan yang…