

Diisukan konflik Jokowi-Megawati bermula ketika PDIP menolak permintaan perpanjangan masa Jabatan Presiden 2 periode. (Panitia Rakernas PDIP untuk JawaPos.com)
JAKARTA-Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, yang diduga awal mula konflik Jokowi dengan Megawati.
Sebelumnya, Politisi PDIP, Adian Napitupulu membongkar akar konflik Jokowi dengan Megawati, lantaran PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk perpanjangan masa jabatan sebagai Presiden.
“Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,” katanya dalam keterangan resminya, Rabu (25/10).
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana saja,” tambahnya.
Menurutnya, ada pihak-pihak yang tidak suka dan marah lantaran permintaan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode ditolak oleh PDIP.
Lantas kebenaran isu itu menjadi bola liar di tengah-tengah publik, sebelum akhirnya dikonfirmasi langsung oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Saya sendiri mengalami itu. Bahwa itu memang ada,” kata Hasto dalam keterangan resminya pada Jumat (27/10).
Hasto mengaku, PDIP sempat menerima permintaan oleh sejumlah ketua umum parpol untuk mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode.
Kemudian, Sekjen PDIP sekaligus dosen Universitas Pertahan itu menceritakan kronologi, bagaimana permintaan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode itu sampai ke PDIP.
Hasto menceritakan, saat itu ketika ia sedang berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang berbicara perpanjangan masa jabatan Presiden dengan menggunakan big datanya.
Page: 1 2
Terkait ini Polres Mappi langsung bergerak menelusuri apa yang sebenarnya terjadi, mengapa patung tersebut bisa…
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sistem pengamanan di kawasan tambang yang selama ini dikenal…
Plt Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengungkapkan bahwa RPJMD nantinya akan menjadi acuan utama bagi…
Sejumlah kawasan di Jayapura memiliki banyak cerita yang dikait-kaitkan dengan hal mistik. Di tahun 90…
Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) dan 8 Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) yang merupakan usulan pemerintah…
Berbagai lembaga mencatat tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kekerasan seksual, hingga kekerasan berbasis…