Di Sumbar, anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mengatakan kontribusi aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya penanganan tengkes menjadi fondasi penting untuk memperkuat pembangunan daerah. “Kasus stunting (tengkes) di Sumbar terus meningkat sehingga penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama,” katanya kemarin.
Ia mengatakan penanganan stunting bukan hanya urusan kesehatan, tetapi investasi krusial bagi masa depan daerah dan bangsa, karena kondisi gagal tumbuh pada anak tersebut berdampak langsung pada kemampuan kognitif dan produktivitas generasi penerus.Keberhasilan pembangunan daerah, lanjutnya, bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga jika suatu daerah atau bangsa memiliki SDM yang kognitif dan produktivitasnya lemah, maka laju pertumbuhan pembangunan pun melambat.
“Bagaimana daerah bisa maju jika generasi penerusnya tidak sehat, cerdas, dan produktif? Di sinilah letak korelasi langsung antara penanganan stunting dengan akselerasi pembangunan daerah,” katanya.
Ade Rezki menjelaskan, upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah pusat atau daerah saja, karena perlunya sinergi dan gotong royong dari semua pihak, mengingat banyak faktor yang menyebabkan stunting mulai dari pola asuh, lingkungan, sanitasi, hingga air bersih.
Untuk peningkatan gizi, lanjutnya, pemerintah pusat telah menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian penanganan sanitasi melalui program jamban sehat. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Mardalena mengatakan stunting bukan penyakit, tapi kondisi.
Stunting bisa dicegah semenjak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjadi bapak asuh guna membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya.Sebelumnya, Pemprov Sumbar menggelar Rapat Koordinasi Regional Program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan tema “Cegah Stunting itu Penting” di Padang pada 9 Oktober 2025.
Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai salah satu penyelenggara peradilan di tingkat pertama mempunyai tugas untuk…
Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalu, SH, MH, didampingi Kepala Seksi Pemulihan Aset Arief…
Saat ini, Pemerintah Kota Jayapura telah melantik sebanyak 26 pimpinan OPD sebagai pejabat definitif. Namun…
Plt Kepala PELNI Cabang Merauke Sandi mengungkapkan, KM Tatamailau yang tiba dan sandar di Dermaga…
Untuk itu, Rustan Saru meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura agar segera melakukan evaluasi menyeluruh…
Ketua Panitia Pelaksana Soleman Jambormias didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia kepada wartawan mengungkapkan, Sidang…