MBG Masih Banyak Keracunan, Kopdes Mendapat Skor Rendah

Dengan membaiknya perekonomian dan gencarnya pembangunan infrastruktur, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi naik dan bertahan di kisaran 60-70 persen. Sebaliknya, pada masa SBY angkanya justru sangat fluktuatif, menjulang tinggi di awal pemerintahan lalu melandai di penghujung periode kedua.

“Jika dibedah lagi, selisih total antara yang merasa puas dengan yang tidak puas hanya 5 persen, sedangkan antara yang cukup puas (46,8 persen) dan kurang puas (38,7 persen) hanya 8 persen, menunjukkan tantangan serius yang harus diatasi oleh Prabowo,” tandas Rudi. Dari survei Arawicaksa Institute ditemukan bahwa masalah utama yang dirasakan masyarakat adalah stabilitas harga sejumlah bahan kebutuhan pokok (38,0 persen), disusul dengan penyediaan lapangan kerja (21,2 persen).

“Naiknya harga bahan pokok termasuk beras sepanjang tahun, serta lonjakan sejumlah komoditas pangan lainnya, belum terlihat tanda-tanda perbaikan penanganannya,” lanjut Rudi. “Sementara itu ketersediaan lapangan kerja masih menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah, lebih-lebih pernah muncul janji penciptaan 19 juta lapangan kerja pada saat kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu,” tegas Rudi.

Untuk diketahui, survei Arawicaksa Institute berlangsung pada 3-8 Oktober 2026 dengan responden 1.200 orang. Jumlah itu disebut mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diambil melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih secara multistage random sampling. Margin of error ±2,89 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara itu, masalah lain yang harus diatasi Prabowo adalah pengentasan kemiskinan (8,6 persen) serta kelangkaan stok BBM dan elpiji (6,3 persen). “Makin meluasnya antrean di SPBU malah ditanggapi pemerintah dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi berbasis desil, yang memicu perdebatan ketika banyak orang miskin justru digolongkan masuk desil 6-10,” ujar Rudi.

“Menariknya, pembangunan infrastruktur tidak lagi menjadi fokus publik, sementara isu-isu terkait bencana dan lingkungan hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas pun hanya disuarakan oleh lapisan kecil masyarakat,” ungkap Rudi. Di sisi lain sejumlah pencapaian dalam program-program prioritas dan unggulan tercatat dengan swasembada pangan dinilai paling berhasil dengan skor penilaian rata-rata 8,4, dari skala 0-10.