Defisit APBN Rp240 Triliun, Pemerintah Perlu Waspada

JAKARTA-Defisit APBN sebesar Rp 240,1 triliun pada kuartal I 2026 dinilai belum menjadi sinyal bahaya. Namun, angka tersebut dianggap sebagai alarm kewaspadaan bagi pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Guru Besar Unair Rahma Gafmi mengatakan, defisit tersebut lebih tepat dibaca sebagai early warning agar pemerintah mulai mengendalikan belanja yang kurang produktif.

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai kondisi APBN memberi sinyal kepada kementerian dan lembaga untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran. “Tidak perlu panik selama pertumbuhan ekonomi masih positif dan rasio utang terhadap PDB tetap sehat,” ujarnya kemarin (8/4).

Secara nominal, defisit Rp 240,1 triliun tergolong besar karena telah mencapai sekitar 34 persen dari target tahunan Rp 689 triliun hanya dalam tiga bulan pertama. Kondisi tersebut memunculkan kesan agresivitas fiskal di awal tahun.

Namun, Rahma menilai pola itu masih sejalan dengan strategi front-loading, yakni mempercepat belanja dan pembiayaan pada awal tahun untuk mengantisipasi risiko global. Saat ini, rasio defisit masih sekitar 0,93 persen terhadap PDB, sehingga dinilai masih dalam batas aman.

“Yang perlu dicermati adalah sumber defisitnya. Jika disebabkan penerimaan pajak yang melambat, itu bisa menjadi sinyal daya beli masyarakat sedang tertekan,” jelasnya.

Di sisi lain, defisit berarti kebutuhan pembiayaan melalui utang, terutama lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Dalam situasi suku bunga global yang masih tinggi, biaya bunga utang berpotensi meningkat dan membebani APBN. Karena itu, efektivitas penggunaan utang menjadi sangat penting. “Kualitas belanja pemerintah akan menentukan dampak defisit terhadap perekonomian,” ucapnya.