Penerapannya Jangan Asal Pilih Vendor Katering
JAKARTA – Penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis untuk siswa terus menuai sorotan. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan rencana itu baru sebatas wacana. Belum ada Keputusan mengenai alokasi baru dana BOS, termasuk apakah akan dipakai untuk program unggulan Capres Prabowo itu.
Keterangan tersebut disampaikan Ma’ruf di sela kunjungan kerja di Rajeg, Kabupaten Tangerang kemarin (7/3). Ma’ruf mengakui bahwa pemerintah sudah mulai membahas anggaran 2025. Pasalnya APBN 2025 nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah yang baru. ’’Tetapi penetapannya (APBN 2025) oleh pemerintah sekarang,’’ katanya.
Dia menyampaikan Presiden Jokowi memang memberikan arahan supaya APBN 2025 dirancang untuk mengantisipasi program-program pemerintahan yang baru nanti. Termasuk untuk program makan siang gratis bagi para siswa. Tetapi Ma’ruf menegaskan belum diputuskan apakah program unggulan Capres Prabowo itu apakah menggunakan dana BOS atau anggaran pendidikan lainnya.
’’Saya kira (dana BOS untuk program makan siang gratis) wacana yang muncul begitu saja,’’ katanya. Karena secara resmi pemerintah belum memutuskan apapun soal dana BOS untuk tahun-tahun mendatang. Penggunaan dana BOS masih seperti selama ini. Seperti belanja operasional sekolah dan sebagian untuk gaji guru honorer.
Program makan siang gratis juga jadi bahan dalam diskusi tren kelaparan di kalangan anak-anak jenjang PAUD oleh Foodbank of Indonesia (FOI) di Jakarta kemarin. Dewan Pakar FOI sekaligus guru besar pangan dan gizi IPB Ahmad Sulaeman khawatir jika program makan siang gratis menggunakan dana BOS akan memiliki dampak lain.
’’Sekarang ini sekolah di sekolah negeri gratis, karena ada dana BOS,’’ tuturnya. Dia khawatir ketika sebagian dana BOS digunakan untuk makan gratis, sekolah di sekolahan negeri tidak gratis lagi. Efek lainnya bisa memicu putus sekolah bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.
Sulaeman mengatakan program makan siang untuk anak-anak sekolah juga diterapkan di negara lain. Dia mencontohkan di AS juga ada yang menjalankan program itu. Tetapi tidak sepenuhnya gratis. Di negara maju itu, program makan siang diterapkan secara subsidi silang. Siswa dari keluarga tidak mampu digratiskan. Sedangkan untuk yang mampu dikenai uang iuran tersendiri untuk makan siang.
Dia berpesan ketika program makan siang gratis itu dijalankan, harus bisa melibatkan masyarakat atau warga sekitar sekolah setempat. Pemerintah tidak boleh begitu saja membuka tender terhadap perusahaan katering. Karena bisa berpotensi memicu keracunan karena makanan tidak layak konsumsi. Dia memiliki pengalaman terjun memeriksa kasus keracunan dari program makan bersama di sekolah. Ternyata dipicu pengolahan makanan yang tidak tepat.
Psikolog yang juga Dewan Pakar FOI Risatianti Kolopaking mengatakan pemerintah sebaiknya tidak menggunakan narasi makan siang gratis. Program itu bisa menggunakan nama makan siang bersama atau tambahan gizi untuk siswa.
Karena ketika ada kata gratis, secara psikologi akan berpengaruh pada sikap orang tua. ’’Orang tua akan meremehkan. Ah tidak usah masak, nanti ada makan gratis di sekolah,’’ katanya. Padahal di setiap keluarga perlu dibangun budaya pangan yang baik. Diantaranya adalah mengawali sekolah dengan sarapan sehat yang dibuat di rumah masing-masing. Siswa tidak dianjurkan jajan sembarangan. (wan)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos