Para wakil rakyat menilai efektivitas program pelatihan perlu dievaluasi total. Pasalnya, program pelatihan terdahulu yang telah menyedot anggaran lebih dari Rp1 triliun dinilai belum memberikan dampak nyata atau hasil yang optimal bagi para pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di lapangan.
Merespons berbagai kritikan tersebut, pihak Kementerian Koperasi memberikan klarifikasi bahwa skema pelatihan yang diusulkan pada rancangan anggaran kali ini memiliki konsep serta fokus yang berbeda dibandingkan pelatihan manajer koperasi terdahulu. Pihak kementerian juga berjanji akan menyerahkan rincian penjelasan secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI.
Kendati demikian, DPR menegaskan agar setiap rupiah penambahan anggaran yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan benar-benar memberikan manfaat langsung bagi penguatan ekonomi masyarakat serta anggota koperasi di seluruh Indonesia. (*)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Vice President Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengonfirmasi penghentian sementara arus lalu lintas darat tersebut…
Selain sesak napas, sejumlah korban juga mengeluhkan pusing. Beberapa korban bahkan mengalami tekanan psikologis…
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan adanya aktivitas yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah…
Menurutnya, semua pimpinan daerah sudah mengetahui mekanismenya. Apa yang sudah diterima harus dipertanggungjawabkan terlebih…
Pemerintah Kota Jayapura terus memperkuat pelayanan bagi warga terdampak kebakaran yang kini masih berada di…
Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo menyebutkan, keempat orang tersebut diduga terlibat…