16 Pejabat Baru Dilantik jelang 2 Tahun Prabowo-Gibran

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih secara besar-besaran pada Kamis (1/10). Sedikitnya 16 tokoh menempati jabatan baru jelang 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang jatuh pada 20 Oktober mendatang atau nyaris tiga pekan lagi.

Dalam reshuffle kali ini, Prabowo melantik sejumlah pejabat untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan. Mereka terdiri atas tiga menteri koordinator (menko), dua menteri, satu wakil menteri koordinator (wamenko), serta empat wakil menteri (wamen). Selain jajaran kabinet, Prabowo turut melantik sejumlah kepala lembaga dan pejabat setingkat menteri.

Antara lain Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Kapolri, Wakapolri, hingga pejabat di Badan Otorita Pantai Utara Jawa dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tiga pejabat yang mendapat posisi menko adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Kantor Staf Presiden Dudung Abdurachman.

Bahlil tetap sebagai Menteri ESDM, namun merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Sementara itu, Sugiono dipercaya menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggantikan Pratikno. Adapun Dudung Abdurachman dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).

Posisi tersebut sebelumnya ditempati Djamari Chaniago.Pergantian posisi juga terjadi di Kementerian Luar Negeri. Jabatan Menteri Luar Negeri yang sebelumnya dipegang Sugiono kini diisi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Natsir. Posisi Kepala KSP yang ditinggalkan Dudung Abdurachman kemudian diisi oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sementara, Jabatan Kapolri kini dipercayakan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional. Selain itu, Prabowo juga mengangkat Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN). Lembaga tersebut merupakan badan baru yang dibentuk sebagai bagian dari tindak lanjut Undang-Undang Reforma Agraria yang telah disahkan.

Dalam susunan pejabat baru tersebut, Prabowo turut melantik mantan Asisten Operasi (Asops) Kapolri Jenderal Muhammad Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa.