Categories: METROPOLIS

Pastikan SPMB Sesuai Aturan, Pihak Terkait Teken Pakta Integritas

   Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru memberikan apresiasi kepada BPMP Papua yang telah melaksanakan kegiatan ini, sebagai bentuk dukungan dunia pendidikan yang berkualitas dan di Kota Jayapura.

   Dan ini juga sejalan dengan visi misi Wali Kota Jayapura bahwa salah satu misi wali kota point ke lima bahwa Pemkot Jayapura meningkatkan pendidikan dasar yang merata, unggul, produktif dan akuntabel dan ini juga sejalan dengan peraturan menteri mengenai penerimaan siswa baru obyektif, transparan, akuntabel tanpa diskriminasi dan ini harus dilakukan dengan baik.

“Kita dituntut bisa obyektif, transparan akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi dalam melakukan penerimaan siswa baru, karena ini tugas kepala sekolah, Dinas Pendidikan, dan panitia penerimaan siswa baru di setiap sekolah, semua harus kerja jujur dan obyektif tidak boleh ada titipan apakah keluarga, saudara dan lainnya serta jangan lakukan Pungli,” pesannya.

  Menurutnya, Kota Jayapura sebagai ibu Kota Provinsi Papua harus bisa menjadi barometer dan percontohan di daerah lain dalam SPMB. Oleh karena itu, semua diingatkan dalam bekerja harus sesuai aturan jangan melihat apakah itu keluarga, saudara, orang yang dikenal, karena ini untuk keadilan bersama. (dil/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kondisi HAM di Papua Masuki Fase Darurat

“Pelanggaran terhadap warga sipil terus terjadi, termasuk penembakan terhadap petani, pelajar, dan masyarakat adat hanya…

18 hours ago

Pelaku Tabrak Lari di Sp12 Masih Dalam Pengejaran Polisi

Hal ini disampaikan Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman saat ditemui wartawan di Mapolres Mimika,…

19 hours ago

PAD Papua Tahun 2026 Diproyeksikan Turun Menjadi 2,3 Triliun

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp563 miliar lebih. Pendapatan transfer sebesar…

20 hours ago

Kinerja Kejati Papua Dipertanyakan

Menurut Frits, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional objektif dan akuntabel, serta menjunjung tinggi nilai-nilai…

21 hours ago

Banyak Kasus Pelanggaran HAM Tak Tuntas

Indonesia sendiri meratifikasi kedua kovenan tersebut pada tahun 2006. Menurut Syufi, kedua instrumen tersebut memberikan…

22 hours ago

Hari HAM Internasional, FRP Unjuk Rasa di Kantor DPRK Mimika

Mereka juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan, seperti “Cabut investasi di Papua”, “Usut tuntas pelanggaran…

23 hours ago