

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru saat melihat hasil kerajinan salah satu UMKM di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Selasa (28/1). (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA-Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru mendorong produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Papua agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Dorongan tersebut sejalan dengan kunjungan Solidaritas Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih (Seruni KMP) di Papua.
Rustan Saru menilai, produk UMKM Papua memiliki keunikan dan kekhasan yang tidak dimiliki daerah lain. Keunggulan ini menjadi potensi besar untuk dikembangkan dan dipasarkan secara luas.
“Produk-produk UMKM Papua sangat unik dengan ciri khas dan motif tersendiri yang berbeda dengan daerah lain,” ujar Rustan Saru, Selasa (28/1).
Ia mencontohkan berbagai produk kerajinan khas Papua seperti mahkota adat, ikat kepala, dan tusuk konde yang memiliki nilai budaya tinggi dan jarang ditemukan di daerah lain.
“Barang-barang seperti mahkota, ikat kepala, dan tusuk konde hampir tidak kita temukan di daerah lain. Sementara di Papua, semua itu tersedia,” jelasnya.
Menurut Rustan, kendala utama pengembangan UMKM Papua saat ini bukan pada kualitas produk, melainkan pada pemasaran. Oleh karena itu, digitalisasi melalui platform marketplace seperti Tokopedia dan media daring lainnya perlu terus didorong.
“Papua kaya akan sumber daya alam dan kearifan lokal. Produk-produk seperti kerajinan manik-manik dan karya lokal lainnya sangat layak dipasarkan ke luar Papua, bahkan ke pasar global,” katanya.
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…