Sasaran Pembangunan 2019-2024 Perlu Disiapkan dari Sekarang

Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi DPR Papua 

JAYAPURA  – Gubernur Papua, Lukas Enembe memberi jawaban tertulis terkait pandangan umum fraksi – Fraksi DPR Papua dalam rapat paripurna DPR Papua  pada agenda pembahasan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun anggaran 2019. 

 Jawaban yang dibacakan Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen ini meangkum poin-poin yang ditanyakan dari pandangan umum fraksi. Dikatakan, postur RAPBD Perubahan 2019 betul-betul diarahkan dalam rangka perwujudan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan periode 2019-2024. 

 Ada progres pembangunan yang harus disusun sedari kini sehingga pembahasan APBD di tahun 2019 patut digarap sebaik mungkin agar menjadi dasar ke depan. Dikatakan  pihak eksekutif tetap berpedoman pada hasil evaluasi atas relisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II dengan proyeksi pencapaian kinerja terbaik yang dapat diralisasikan dalam tahun 2019. 

 Pos pendapatan yang belum tercapai target adalah pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah. Lalu terhadap peningkatan daya serap anggaran, Gubernur Enembe mengatakan, penyusunan RAPB Perubahan 2019 mempertimbangkan tingkat kepentingan dan sisa waktu pelaksanaan APBD 2019 dan capaian target kinerja program dan kegiatan.

 “Untuk kegiatan-kegiatan yang dibiayai tahun 2019 juga menggunakan formula tahun tunggal dan tahun jamak, dengan meningkatkan pengendalian dan pengawasan baik internal dan eksternal, sehingga dapat dipastikan pelaksanaannya efisien dan efektif, akuntable dan transparan sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Sekda.  Gubernur Enembe mengatakan, terkait bidang pendidikan, Pemprov Papua tetap memprioritaskan peningkatan kualitas SDM dimana epmda terus melakukan perbaikan-perbaikan manajemen pengelolaan. 

  Lalu berkaitan dengan mahasiswa yang melakukan eksodus kembali ke Papua dari beberapa kota studi di Indonesia, disebutkan ini menjadi perhatian serius untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan mahasiswa ini bisa kembali ke kota studi dan dapat belajar sebagaimana sebelumnya. 

 Gubernur juga menjelaskan soal pemindahan kewenangan terkait SMA dan SMK  di Papua. Penataan secara proporsional dan bertahap dengan memperhatikan penyebaran guru secara berimbang. Ini diikuti peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengembangan kurikulum dan peningkatan sarana prasarana seperti laboratorium, perpustakaan dan sarana penunjang lainnya.

 Sementara itu, terkait integrasi KPS ke BPJS khususnya proses validasi data Orang Asli Papua, Gubernur Enembe sependapat dengan dewan untuk mengoptimalkan proses validasi data dimana proses integrasi KPS dengan jaminan kesehatan nasional melalui Kartu BPJS sedang dilakukan secara bertahap sehingga diharapkan proses validasi data OAP dan integrasi KPS ke bPJS tuntas di tahun 2020 agar berdampak positif terhadap peningkatan pelaasanan. “Terkait penyelenggaraan PON XX tahun 2020 Pemprov Papua berkomitmen menjadikan PON sebagai momentum percepatan pembangunan Papua melalui empat sukses yakni sukses penyelenggaraan, prestasi, pembangunan ekonomi dan administrasi karenanya semua semua bertanggungjawab atas terwujudnya sukses sebagai tuan rumah PON XX tahun 2020,” katanya. 

PON juga bukan semata-mata hajatan pemerintah daerah melainkan seluruh masyarakat Papua. Untuk itu, salah satu prioritas untuk mendukung sukses pelaksanaan PON dibidang perekonomian adalah peningkatan dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya sektor UKM yang pelakunya adalah sebagian OAP. 

 Begitu juga soal pengurangan klaster penyelenggaraan PON dari 5 klaster menjadi 3 klaster dan 1 penyangga dimana berdasarkan hasil evaluasi terhadap kesiapan masing-masing klaster sehingga pengurangan tersebut diyakini tidak berpengaruh signifikan terhadap pembangunan venue pada klaster-klaster yang ditidakan.  “Untuk memastikan seluruh tahapan persiapan penyelenggaraan PON dapat berjalan sesuai yang direncanakan, segera akan dilakukan rapat kerja dengan melibatkan DPR Papua, MRP, pemerintah provinsi dan kabupaten,” paparnya. (ade/wen)