JAYAPURA-KPU Kota Jayapura menggelar sosialisasi tentang pendidikan pemilih kepada Penyandang Disabilitas Kota Jayapura di Hotel Grand Abepura, Senin (26/7). Dari sosilisasi ini, KPU Kota Jayapura mendapatkan banyak catatan, masukan dan saran dari peserta.
Beberapa diantaranya terkait penempatan TPS khusus, kemudian pengaturan bilik suara, serta pengakomodiran penyandang yang tidak memiliki E-KTP.”Kami harap apa yang kami usulkan ini diakomodir,” ujar Roby Nyong, selaku pengurus Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD), Provinsi Papua.
Hal lain, pada saat simulasi pencoblosan, penyandang disabilitas harus dilibatkan, sehingga mudah dipahami. Tidak hanya itu, kendala yang ditemukan penyandang Disabilitas selama ini, PPS tidak memberikan ruang atau tempat duduk khusus bagi penyandang disabilitas. Kadang kala, saat datang ke TPS mereka harus ikut antre seperti masyarakat pada umumnya. Hal ini diharapkan menjadi atensi KPU.
“Ini yang kita sayangkan setiap pemilu selalu bilang akan perhatikan penyandang, tapi kenyataan kita selalu disamakan dengan masyarakat umum, padahal ada aturannya tentang kekhususan penyandang,” bebernya.
Karena itu, dia kembali meminta KPU tidak hanya sekedar seremonial tentang akomodir penyandang disabilitas, tapi perlu adanya tindakan nyata. “Kemudian, soal TPS kadang kala TPS dengan lokasi tinggal, tidak sesuai ini juga harus diperhatikan,” harapnya.
Hal lain, diharapkan KPU kembali memastikan data penyandang disabilitas, karena dari peserta yang ikut kegiatan itupun masih ada yang belum terdata. “Penyandang di Kota Jayapura ini ada sekitar belasan ribu, tapi yang terdata baru 293 orang, ini menunjukan masih banyak yang belum terakomodir,” kata Roby.
Tidak hanya itu, KPU juga wajib mengontrol kerja PPS, dalam hal ini untuk mendata penyandang disabilitas. Sebab menurutnya tidak semua penyandang memiliki handhpone, atau alat teknologi.
“KPU harus pastikan apakah PPS ini sudah data semua warga terutama penyandang, karena kami ini tidak semua punya handhpone, jadi harus betul betul didata,” tegasnya.
Kemudian perlu adanya pemetaan jumlah penyandang disabiiltas di setiap wilayah, sehingga dapat disiapkan akses khusus bagi penyandang ini. “KPU harus tahu Distrik mana yang disabilitasnya banyak, sehingga bisa disiapkan TPS khusus, sehingga pemilih inklusif yang selalu didengungkan selama ini terwujud,” tandasnya.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, KPU Kota Jayapura, Dessy Frederica Itaar mengatakan untuk Pemilukada ini Penyandang Disabilitas yang telah didata dan masuk sebagai Data Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 293 pemilih. Dengan adanya masukan dan saran dari peserta, maka KPU akan berupaya untuk mengakomodir, sehingga semua terakomodir.
Data ini terdiri dari, cacat fisik 95 orang, cacat intelektual 34 orang, cacat mental 64 orang, tuna wicara 28 orang, tuna rungu 24 orang, dan tuna netra 48 orang, data tersebut tersebar di 4 Distrik di Kota Jayapura. “Kami akan berupaya sehingga semua Penyandang Disabilitas di Kota Jayapura ikut pemilu,” ujarnya.
Kemudian terkait pengaturan TPS khusus dan Bilik Suara, pihaknya akan berupaya sehingga ada pengaturan bilik khusus untuk Penyandang Disabilitas. “Tadi dari peserta minta, mereka disiapkan bilik suara khusus, kami akan upayakan sehingga nantinya tidak ada antre lagi,” katanya.
Hal lain, bagi Penyandang yang belum memiliki E-KTP pihaknya mencoba koordinasi dengan Dukcapil Kota Jayapura, sehingga yang belum memiliki KTP bisa direkam sebelum penetapan DPT. “Ini memang jadi kendala Kita, karena ada juga teman teman penyandang yang belum memiliki KTP, tapi kami akan coba koordinasi dengan dukcapil,” ujarnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos