

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Kantor Cabang Kota Jayapura, Sirta Mustakiem saat memberikan keterangan pers di kantor walikota, Kamis (24/7). (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA – Dari data BPJS Ketenagakerjaan, masih minimnya pelibatan pekerja konstruksi ke dalam program jaminan keselamatan kerja oleh Pemerintah Kota Jayapura.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Kantor Cabang Kota Jayapura, Sirta Mustakiem menyampaikan, ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemkot Jayapura.
“Kita bisa lihat di tahun 2024 lalu, dari 200 pekerjaan dengan jumlah pekerja 7000 lebih hanya 4% yang dilibatkan pada jaminan sosial,” ujar Sirta Mustakiem saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor wali kota, Kamis (24/7).
Data ini, menurut Sirta Mustakiem, lebih menurun lagi dibandingkan tahun 2025 ini.
“Tahun ini pekerja yang didata sangat minim lebih sedikit dari tahun sebelumnya, dari 300 pekerjaan baru 1 pekerjaan yang terdata,” lanjutnya.
BPJS Ketenagakerjaan berharap Pemkot memperhatikan persoalan ini secara serius. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan konstruksi untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Page: 1 2
Mandenas menilai peristiwa tersebut berpotensi terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Jika korban mencakup perempuan…
Berada di tapal batas Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Puncak…
Pelaksana Tugas Kepala Bapperida Papua, Muflih Musaad mengatakan penyusunan usulan dilakukan mengacu pada kriteria penggunaan…
Menurut Lunanka, penguatan budidaya menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan sagu dalam jangka panjang, sekaligus…
Menariknya, Aryoko juga meminta para jamaah untuk mendoakan Provinsi Papua, agar pembangunan di Papua bisa…
“Pendekatan CRS dan HIPEC merupakan terapi yang bersifat definitif pada kasus kanker dengan keterlibatan peritoneal.…