

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Kantor Cabang Kota Jayapura, Sirta Mustakiem saat memberikan keterangan pers di kantor walikota, Kamis (24/7). (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA – Dari data BPJS Ketenagakerjaan, masih minimnya pelibatan pekerja konstruksi ke dalam program jaminan keselamatan kerja oleh Pemerintah Kota Jayapura.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Kantor Cabang Kota Jayapura, Sirta Mustakiem menyampaikan, ini seharusnya menjadi perhatian serius Pemkot Jayapura.
“Kita bisa lihat di tahun 2024 lalu, dari 200 pekerjaan dengan jumlah pekerja 7000 lebih hanya 4% yang dilibatkan pada jaminan sosial,” ujar Sirta Mustakiem saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor wali kota, Kamis (24/7).
Data ini, menurut Sirta Mustakiem, lebih menurun lagi dibandingkan tahun 2025 ini.
“Tahun ini pekerja yang didata sangat minim lebih sedikit dari tahun sebelumnya, dari 300 pekerjaan baru 1 pekerjaan yang terdata,” lanjutnya.
BPJS Ketenagakerjaan berharap Pemkot memperhatikan persoalan ini secara serius. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan konstruksi untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Page: 1 2
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah yang…
Wali Kota juga meminta Dinas Sosial Kota Jayapura untuk terus melakukan pemantauan terhadap seluruh…
Ia menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila lokasi dan luas tanah yang dimaksud…
Menurut Abisai, kekayaan budaya, adat istiadat, serta tradisi masyarakat adat yang masih terjaga hingga…
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…