Kota Jayapura Jadi Yang Pertama Serahkan LKPD

JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura menjadi yang pertama dan tercepat dalam menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited se Provinsi Papua. Hal ini disampaikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua, Arjuna Sakir usai Sekda Kota Jayapura, Frans Pekey, M. Si menyerahkan LKPD Tahun 2021.

   “Saya berharapnya provinsi menjadi yang pertama menyerahkan, tapi ternyata Kota yang lebih dulu, ini luar biasa,” ujarnya.

  LKPD unaudited tersebut selanjutnya akan diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan BPK yaitu SPKN. “Kami berkewajiban menyerahkan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya dua bulan setelah penerimaan, sehingga kami berharap laporannya sudah lengkap dan telah memenuhi syarat,” ujarnya.

  Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan yang disajikan secara wajar dalam semua hal material dan sesuai dengan prinsip akuntansi. “Ini dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi. Dan pemerintah Kota sudah WTP sejak 2013, kami berharap ini akan terus dipertahankan,” ujarnya.

  Sementara itu Sekda Kota Jayapura, Frans Pekey menyatakan  Pemkot Jayapura telah siap untuk diaudit baik dari sisi kesiapan dokumen-dokumen ataupun juga terkait dengan hal-hal teknis. “Hari ini kita menyerahkan LK di minggu ketiga bulan Maret. Jadi masih belum terlambat. Kita telah menyerahkan LK tahun anggaran 2021 untuk di audit oleh BPK RI Perwakilan Papua bersama-sama dengan tim pemeriksa dan akuntansi publik. Dan rencana tim akan mulai melakukan audit pada 28 Maret,” ujarnya.

  Frans menegaskan pemerintah kota tetap dalam komitmen mempertahankan prestasi WTP selama 9 bulan berturut-turut. “Komitmen pemerintah kota adalah masih pada komitmen untuk mempertahankan opini WTP untuk yang ke 9 kalinya. Itu harapan kami. Kami siap dan selalu bersedia melakukan komunikasi koordinasi, kerjasama dengan tim audit yang akan memeriksa di Kota Jayapura,” ujarnya.

  Untuk itu pihaknya berharap para OPD di jajaran pemerintah kota pengguna anggaran pemkot untuk standby menyiapkan dokumen2 pengelolaan keuangan OPD nya sesuai dengan bukti dan fakta sehingga sajian data informasi itu betul sesuai dengan fakta yang ada. (Rhy/tri)