Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Papua itu menambahkan bahwa pentingnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga akan menjadi tangung jawab penuh ada di Pj Gubernur lewat Dinas PU.
Dirinya juga meragukan kapasitas dari Kepala Dinas PU Papua yang bukan background teknik, sehingga menyelesaikan suatu persoalan terkait pembangunan sedikit lambat. Menurutnya Dinas PU, perlu berkoordinasi serta berkerja sama dengan kontraktor dan mitra lainnya untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah itu, apabila kondisi anggaranya belum ada.
“Dari pihak PU inikan tidak ada sama sekali tanggapannya, bantuannya atas kejadian itu,” tandasnya.
Ia menyoroti penanganan longsor di ruas jalan provinsi yang saat ini ditangani oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Balai Jalan Nasional, bukan oleh Dinas PU Provinsi Papua selaku pemilik aset.
“Seharusnya ini menjadi tanggung jawab Dinas PU Provinsi Papua. Namun hingga saat ini berdasarkan informasi dari masyarakat PU Provinsi Papua belum turun tangan selaku pemilik jalan,” tutupnya. (kar/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan menyukseskan berbagai program prioritas yang dicanangkan…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menargetkan 1.000 mahasiswa menerima bantuan pendidikan melalui program Mahasiswa Cerdas (Mace)…
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa selama lebih dari satu tahun…
Propam Polresta Jayapura Kota, Papua, dalam menyambut Hari Bhayangkara Ke-80 menggelar kegiatan penegakan ketertiban dan…
Kegiatan strategis ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, serta para pemangku kepentingan…
Menurutnya, pengurus yang bergabung dalam organisasi olahraga harus memiliki tujuan yang sama, yakni membangun prestasi…