

Kepala Dinas Pangan Papua Sri Utami (foto:Jimi/Cepos)
JAYAPURA – Kepala Dinas Pangan Provinsi Papua Sri Utami mengakui koordinasi pengelolaan dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang tahun 2025 diketahui belum berjalan optimal. Kondisi ini menurutnya sangat berdampak pada pengawasan keamanan pangan.
Dikatakan, pihaknya memiliki tugas pada aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan. Namun, koordinasi dengan pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama ini belum berjalan maksimal.
“Kami berharap pertemuan koordinasi dapat membuka komunikasi yang selama ini belum berjalan baik. Koordinasi ini penting untuk menjamin bahan pangan yang digunakan aman dan layak konsumsi,” ucap Sri Utami di Abepura, Kamis (22/1).
Menurutnya, Dinas Pangan perlu turun langsung ke dapur MBG. Pengecekan dilakukan terhadap sarana penyimpanan, higiene dan sanitasi. Seperti freezer, kulkas dan sebagainya.
Ia menambahkan pengawasan juga mencakup bahan pangan segar. Sayur, buah, daging, dan telur perlu dipastikan aman dari bahan berbahaya. Lanjut Sri menyebut pengawasan keamanan pangan merupakan tugas dinas.
Page: 1 2
Penyidik juga sebelumnya telah memintai keterangan dari sejumlah saksi pasca kejadian tersebut. Ipda Teguh melanjutkan,…
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang…
Wakil Sekretaris Jenderal PB PGRI Wijaya menyatakan, Indonesia menghadapi krisis guru yang nyata dan struktural.…
Isu reshuffle kembali menguat setelah kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono. Hal ini…
Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa anak sulungnya sekaligus Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming…
Ia menjelaskan, sebelum pemekaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua induk mencapai sekitar…