JAYAPURA-Pj Wali Kota Jayapura, Christian Sohilait, berharap yang menjadi anggota KPPS dalam Pemilukada 2024 ini harus betul-betul memiliki jiwa integritas yang tinggi. Sebab, hal ini dibutuhkan untuk memastikan proses pesta demokrasi itu berjalan aman lancar dan tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.
Apa yang disampaikan Pj Wali Kota ini, bagian dari upaya untuk meminimalisir indikasi kecurangan, yang bisa saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu dalam proses dan tahapan perekrutan anggota KPPS.
Dikatakan bahwa belajar dari pengalaman pemilihan presiden dan legislatif pada Februari lalu Kota Jayapura menjadi salah satu daerah yang saat ini menjadi perhatian pemerintah pusat, terutama pihak penyelenggara terkait dengan pelaksanaan Pemilu yang dianggap bermasalah.
“Pokoknya kita berharap orang-orang yang direkrut itu adalah orang-orang yang punya integritas yang tinggi. Karena ini adalah Pilkada, jadi mereka tidak boleh memihak kepada siapa-siapa, ya orang terbaik yang terpilih nanti,” kata Sohilait, Kamis (19/9).
Karena itu, lanjut dia, waktu yang disiapkan untuk perekrutan anggota KPPS ini sampai dengan tanggal 28 September, karena itu pihak terkait juga harus memastikan agar proses dan tahapan perekrutan anggota KPPS ini berjalan sesuai dengan aturan.
Namun demikian, dia juga meyakini perekrutan KPPS ini tidak terlepas dari kepentingan dari para calon yang akan maju sebagai calon kepala daerah. Dia pun mengingatkan agar masing-masing kandidat ini supaya perlu hati-hati, karena saat ini aturan juga sudah semakin ketat.
“Kita punya waktu sampai 28 (September), inikan semua calonkan kirim dia punya, tapi yang putuskan nanti itu teman-teman dari KPU dan perangkat di bawahnya. Hari ini sudah susah untuk bermain curang, karena sudah berlapis-lapis tim yang mengawasi, jadi hati-hatilah untuk teman-teman yang akan terpilih nanti, kalaupun terpilih nanti kerjanya baik untuk suksesnya Pemilukada tahun 2024,” harapnya.
Sementara itu, diminta tanggapannya soal Kota Jayapura yang dikatakan sebagai daerah rawan Pemilu oleh Bawaslu Papua, menurutnya hal tersebut tidak terlepas dari pengalaman yang terjadi pada pemilihan presiden dan legislatif Februari 2024 lalu.
“Kita menjadi daerah yang paling terakhir melakukan pleno, karena pengalaman itu, mereka tidak mau terulang kembali. Hal yang menjadi penyebab kita tahu ada karena keterlambatan, banyak pihak yang terlibat dan bermain. Kemudian penyelenggara PPD, apalagi, kan itu-itu saja masalahnya. Mereka punya data itu,” ujarnya. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos