JAYAPURA-Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan pertemuan stakeholder kehumasan Provinsi Papua. Pertemuan ini dalam rangka sosialisasi transformasi digital layanan haji, syarat istithaah haji dan layanan asrama haji transit Jayapura. Kegiatan yang digelar di aula Asrama Haji Jayapura, Rabu (20/12) kemarin, dibuka Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt.Klemens Taran, S.Ag.
Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Pdt. Klemens Taran, S.Ag., mengatakan, kegiatan ini sangat penting sekali dan kali pertama baru dilakukan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, untuk memberikan penguatan kapasitas kehumasan haji sesuai dengan tujuan kegiatan yang diselenggarakan.
Serta memberikan informasi kepada wartawan bahwa asrama Haji Jayapura yang ada di Kotaraja tidak hanya digunakan untuk peserta calon jamaah haji maupun umat Muslim saja namun bisa digunakan untuk masyarakat lainnya karena secara fasilitas maupun sarana dan prasarana sudah masuk kategori hotel bintang tiga.
Oleh karena itu, Klemens Taran meminta kepada warga dan influencer setelah mengikuti kegiatan ini bisa menjadi corong penyebar informasi yang tepat kepada masyarakat supaya masyarakat tahu terkait sosialisasi transformasi digital layanan haji syarat Istithaah haji dan layanan asrama haji transit Jayapura.
Diakui bahwa transformasi digital itu menjadi konsen dari Menteri Agama, khususnya kaitan dengan pengelolaan jamaah haji dan itu menjadi salah satu program prioritas dari 6 program prioritas Menteri Agama tahun 2023.
“Secara khusus untuk pengelolaan jamaah haji memang jemaah haji diarahkan untuk menghindari tatap muka langsung karena tatap muka langsung ada banyak efek yang dialami dalam perjalanan pengelolaan selama ini. Karena itu pengelolaan secara elektronik atau digitalisasi yang kemudian memungkinkan calon jamaah haji bisa melakukan komunikasi langsung dengan pihak penyedia baik itu di Indonesia tapi juga di Arab Saudi,” ucapnya.
Diakui, selama ini memang di Papua ada tantangan dan kendala yang berbeda dengan di luar Papua seperti jaringan internet.
“Contohnya ada calon jamaah haji di Kabupaten Puncak daftar sudah 2 tahun terkendala jaringan internet, akhirnya setelah dilakukan komunikasi Kemenag dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) bisa dibukalah pendaftarannya melalui Timika dan itu bisa jalan,” tambahnya.(dil/nat)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos