JAYAPURA-Pj Walikota Jayapura Christian Sohilait menegaskan pengalaman buruk pada pemilihan presiden dan legislatif pada Februari 2024 lalu, jangan sampai terulang pada proses dan tahapan pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun walikota Jayapura pada November mendatang.
Sohilait menggarisbawahi terkait permasalahan pleno penetapan di Kota Jayapura yang memakan waktu cukup lama, bahkan paling terlambat dari seluruh wilayah se-Indonesia.
“Kalau waktu pemilihan legislatif dan presiden pada Februari lalu di Kota Jayapura menjadi daerah yang paling terlambat di seluruh Indonesia yang melakukan pleno, jangan kita ulang kembali kesalahan yang sama,” kata Christian Sohilait, Kamis (19/9).
Karena itu, dia berharap belajar dari pengalaman tersebut, maka seluruh pihak-pihak terkait juga harus mengevaluasi diri. Hal itu juga harus menjadi catatan supaya tidak perlu melakukan kesalahan yang sama.
Untuk itu, harus memacu diri agar tahapan Pemilu pemilihan kepala daerah 2024 ini harus menjadi yang terbaik. Bahkan harus diupayakan supaya Kota Jayapura harus melakukan pleno lebih cepat tanpa mengabaikan aturan-aturan yang berlaku.
“Kalau kemarin kita paling terakhir, kalau bisa pemilihan kepala daerah kita pleno yang paling pertama,”katanya.
Apalagi, kata Sohilait, pihak-pihak yang terlibat di dalam pemilihan kepala daerah terutama KPU sebagian besarnya sudah diganti. Untuk itu, kepada pihak-pihak yang terlibat langsung supaya tidak boleh main-main atau memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan hal-hal yang justru dapat merugikan banyak pihak.
“Kita sukseskan, siapapun calonnya pasti Tuhan punya rencana yang terpilihlah itu adalah pemimpin kita. Ada satu yang Tuhan siapkan untuk memimpin kota ini,” katanya.
Menurutnya, tarik ulur terkait dengan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut bisa jadi didalangi oleh penyelenggara sendiri . Baik aparatur pemerintah maupun pihak yang terlibat langsung dalam Komisi Pemilihan Umum.
“Misalnya surat suara dorang lambat antar ke tempat pemungutan, saksinya tidak ada, hilang di mana. Kemudian nama-nama yang ditempel juga salah, itu kan masalah,” ujarnya.
Untuk itu, dia juga meminta peran serta dari RT RW pemerintah Lurah dan distrik untuk memastikan nama-nama yang sudah ditetapkan sebagai DPT pemilihan kepala daerah 2024 ini harus betul-betul sesuai dan orangnya benar-benar ada. Jika terjadi, pengurus RT RW maupun aparatur Pemerintah bisa menyampaikan ini kepada pihak KPU untuk bisa dilakukan perbaikan ulang data pemilih.(roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos